Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyiapkan tiga langkah untuk memperkuat pengawasan pemagangan luar negeri setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Langkah tersebut mencakup pemetaan tugas internal, inventarisasi penyelenggara dan program yang sedang berjalan, serta penyusunan regulasi pelaksanaan bersama kementerian terkait. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyampaikan rencana itu pada Sabtu (7/11/2026) di tengah perubahan kewenangan perizinan dan pengawasan pemagangan luar negeri.
Perubahan tata kelola tersebut disebut berkaitan dengan regulasi yang menurut keterangan kementerian telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026. Penguatan aturan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelindungan, serta menjamin pemenuhan hak pekerja dan peserta pemagangan di luar negeri.
Tiga langkah penguatan pengawasan pemagangan luar negeri
Mukhtarudin menjelaskan, KP2MI akan memulai proses transisi dengan memetakan tugas dan fungsi unit terkait. Pemetaan itu diperlukan untuk memperjelas peran masing-masing unit dalam pelaksanaan kewenangan baru.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Langkah kedua berupa inventarisasi penyelenggara dan program pemagangan luar negeri yang sedang berjalan. Selanjutnya, KP2MI akan menyusun regulasi pelaksanaan bersama kementerian terkait.
Ketiga langkah tersebut disiapkan untuk membangun mekanisme perizinan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Penyusunan aturan pelaksanaan juga diharapkan dapat memperjelas mekanisme pengawasan, tanggung jawab pemberi kerja, serta pemenuhan hak pekerja dan peserta pemagangan.
“Undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam aturan pelaksanaan yang jelas dan implementatif. Jangan sampai semangat memberikan pelindungan yang lebih kuat justru terkendala dalam pelaksanaannya,” kata Mukhtarudin.
Ketentuan izin dan masa peralihan
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan kementerian, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban memperoleh izin menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.
Sementara itu, Pasal 41 disebut mengatur prinsip penyelenggaraan pemagangan yang menjunjung harkat dan martabat bangsa, meningkatkan kompetensi kerja, serta menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta.
“Serta menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk dalam melaksanakan ibadah,” ujar Mukhtarudin.
Adapun Pasal 301 disebut memuat ketentuan peralihan mengenai pelaksanaan perizinan dan penyelenggaraan pemagangan luar negeri selama satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
Ketentuan peralihan itu menjadi salah satu dasar bagi KP2MI untuk menyiapkan proses transisi internal, mendata penyelenggara dan program yang telah berjalan, serta merumuskan aturan pelaksanaan bersama kementerian terkait.
Pelindungan berjalan seiring peningkatan kompetensi
Mukhtarudin menegaskan, pelindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan penempatan dan hubungan kerja. Pemerintah juga perlu memastikan kondisi kerja yang manusiawi, jaminan sosial, serta akses terhadap keadilan bagi pekerja yang menghadapi permasalahan.
Menurutnya, penguatan pelindungan juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi pekerja migran Indonesia. Pekerja migran dinilai perlu memperoleh keterampilan, sertifikasi, dan kemampuan bahasa sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
“Penguatan pelindungan ini juga sejalan dengan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto untuk terus mendorong transformasi kualitas pekerja migran dari dominasi pekerjaan berkeahlian rendah (low skill) menuju tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi (middle-high skill),” ujar Mukhtarudin.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pekerja harus dibarengi sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat.
“Kita ingin pekerja migran Indonesia naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Namun, peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat,” katanya.
Perlu kerja sama lintas sektor
Mukhtarudin mengatakan, penguatan sistem pelindungan membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta negara tujuan penempatan.
Koordinasi tersebut diperlukan agar perubahan tata kelola pemagangan luar negeri dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, aturan pelaksanaan diharapkan mampu memastikan hak dan martabat pekerja maupun peserta pemagangan tetap menjadi perhatian seluruh pihak.
“Prinsipnya, negara harus hadir memastikan setiap pekerja mendapatkan hak, kepastian hukum, keselamatan, dan pelindungan yang layak. Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Tanah Air,” ujar Mukhtarudin.
Ia berharap penguatan regulasi dapat mendukung sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja.
“Pada akhirnya, pekerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia yang memiliki hak, martabat, dan masa depan. Karena itu, pelindungan pekerja harus menjadi komitmen bersama,” kata Mukhtarudin.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
