Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas maupun tim khusus untuk menangani perkara tersebut. Penegakan hukum atas dugaan penyadapan Presiden itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan resmi pada Senin (9/11/2026). Proses penyidikan dilakukan Bareskrim Polri dengan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta menghadirkan keterangan ahli.
Pemerintah Serahkan Pengusutan ke Bareskrim Polri
Yusril menegaskan, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada penyidik kepolisian untuk mengusut kasus dugaan penyadapan Presiden secara profesional dan transparan.
Menurut dia, keputusan tersebut diambil agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku serta terhindar dari intervensi politik. Pemerintah juga memastikan penyidikan dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Arahan tersebut, kata Yusril, telah diberikan Presiden. Dengan demikian, pengungkapan perkara diserahkan kepada mekanisme penyidikan yang berjalan di Bareskrim Polri.
Pemerintah tidak mengambil alih proses teknis penanganan perkara. Detail perkembangan penyidikan dan kebijakan mengenai substansi penyadapan yang dapat disampaikan kepada publik juga diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Penyidikan Mencakup Dugaan Tindak Pidana Lain
Selain mendalami dugaan penyadapan ilegal, penyidik Bareskrim Polri membuka peluang untuk mengusut potensi tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Salah satu kemungkinan yang disebutkan ialah dugaan makar. Ketentuan mengenai tindak pidana tersebut merujuk pada Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Namun, proses penyidikan masih berlangsung. Penyidik saat ini mengumpulkan alat bukti, memeriksa para saksi, dan menghadirkan keterangan ahli untuk mendalami perkara.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pengusutan yang berada di bawah kewenangan Bareskrim Polri. Pemerintah belum mengambil langkah untuk membentuk satgas atau tim khusus di tingkat pemerintah dalam menangani kasus itu.
Kapolri Sebelumnya Bentuk Tim Khusus
Dalam perkembangan sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengusutan mendalam terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Pembentukan tim khusus oleh Kapolri tersebut berbeda dengan keputusan pemerintah yang memastikan tidak akan membentuk satgas maupun tim khusus tersendiri. Pengusutan perkara tetap diarahkan melalui proses hukum di kepolisian.
Pemerintah menyerahkan penjelasan mengenai perkembangan teknis penyidikan kepada Bareskrim Polri. Termasuk di dalamnya informasi tentang substansi dugaan penyadapan yang dapat diungkapkan kepada publik.
Dengan penyerahan kewenangan tersebut, pemerintah menempatkan Bareskrim Polri sebagai pihak yang menangani proses hukum kasus dugaan penyadapan Presiden, mulai dari pengumpulan bukti hingga pemeriksaan saksi dan ahli.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
