Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perluasan akses taman kanak-kanak (TK) ke sekitar 14.000 desa yang hingga kini belum memiliki layanan pendidikan tersebut. Target itu diupayakan tercapai hingga akhir 2026 melalui revitalisasi satuan pendidikan, bantuan bagi murid, dan peningkatan kualifikasi guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima , Senin (9/11/2026). Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.
Mu’ti mengatakan, kesenjangan layanan PAUD masih terlihat di berbagai wilayah Indonesia. Di sejumlah daerah, satu desa bahkan memiliki lebih dari satu TK, sedangkan ribuan desa lainnya belum memiliki fasilitas pendidikan anak usia dini.
“Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Mu’ti.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perluasan akses TK tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun. Pemerintah menilai pendidikan usia dini merupakan fondasi perkembangan anak sebelum masuk pendidikan dasar sehingga pemerataan layanan perlu disertai fasilitas yang memadai, tenaga pendidik kompeten, serta lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan.
Revitalisasi PAUD menyasar 19.940 satuan pendidikan
Untuk mendukung perluasan akses TK dan layanan PAUD, Kemendikdasmen memperluas Program Revitalisasi Satuan PAUD pada 2026. Program tersebut menargetkan 19.940 satuan pendidikan.
Dari jumlah itu, sebanyak 3.865 sekolah dijangkau melalui jalur reguler, sedangkan 16.075 sekolah lainnya melalui alokasi biaya tambahan (ABT).
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Gogot Suharwoto menyampaikan, hingga pelaporan tersebut, perjanjian kerja sama telah dilakukan dengan 17.267 satuan PAUD. Nilai total kerja sama itu mencapai sekitar Rp10,9 triliun.
“Saat ini kita sudah PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan nilai total 10,9 T,” ujar Gogot.
Program revitalisasi tidak hanya diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memperbaiki fasilitas pendidikan yang memerlukan penanganan. Mu’ti meminta penerima bantuan menggunakan anggaran sesuai peruntukan, khususnya untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak, serta menjalankan pengelolaan secara transparan.
Jika terdapat kendala di lapangan, termasuk akibat bencana alam, pengelola sekolah diminta segera melaporkannya agar penyesuaian pelaksanaan dapat dilakukan secara akuntabel. Pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pengerjaan agar perbaikan dapat menyesuaikan kondisi di lapangan, tetapi pelaksanaannya tetap harus mengikuti aturan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran.
Sebanyak 95 persen satuan PAUD dikelola masyarakat
Tata kelola bantuan menjadi perhatian karena sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola masyarakat. Sementara itu, sekitar 5 persen lainnya merupakan sekolah negeri.
Komposisi tersebut membuat dukungan pemerintah terhadap satuan pendidikan yang dikelola masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan akses PAUD. Perluasan layanan tidak hanya membutuhkan pembangunan atau perbaikan fasilitas, tetapi juga pengelolaan bantuan yang sesuai ketentuan.
Selain revitalisasi satuan pendidikan, pemerintah memberikan dukungan langsung kepada murid melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Mulai 2026, murid TK menerima bantuan sebesar Rp450.000 per tahun.
Bantuan PIP itu diprioritaskan bagi 888.000 anak menjelang usia sekolah dasar. Program tersebut diharapkan membantu memperluas kesempatan anak mengikuti pendidikan usia dini, terutama bagi keluarga yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
Beasiswa peningkatan kualifikasi menjangkau 12.500 guru
Kemendikdasmen juga memfasilitasi guru TK yang belum memiliki kualifikasi diploma empat (D4) atau sarjana (S1). Fasilitasi itu diberikan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Program tersebut menyediakan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester. Pada 2026, program peningkatan kualifikasi itu telah menjangkau 12.500 guru.
Peningkatan kualifikasi guru dinilai penting untuk memperkuat mutu PAUD. Perluasan fasilitas dan bantuan pendidikan akan memberikan dampak lebih besar apabila didukung kemampuan pendidik dalam membantu perkembangan anak sesuai tahap usianya.
Namun, Mu’ti mengingatkan bahwa mutu PAUD tidak boleh hanya diukur berdasarkan kelengkapan sarana atau capaian akademis anak. Pembelajaran di TK harus mengutamakan prinsip play as learning atau belajar melalui bermain.
Pendekatan tersebut memberi ruang bagi anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mengembangkan kreativitas, berinteraksi, dan membangun keterampilan dasar tanpa tekanan akademis yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
Mu’ti ingatkan pembelajaran TK tidak boleh menekan anak
Mu’ti juga mengingatkan agar kegiatan pendidikan anak usia dini tidak dibebani tradisi seremonial yang berlebihan, termasuk wisuda dengan toga, apabila tidak sejalan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
“Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan PAUD tidak hanya dilihat dari kemampuan membaca, menulis, atau berhitung. Perkembangan sosial, emosional, kreativitas, dan kemandirian anak juga menjadi bagian penting dari mutu pendidikan usia dini.
Melalui target perluasan akses TK ke 14.000 desa, revitalisasi satuan PAUD, bantuan PIP bagi murid, serta peningkatan kualifikasi guru, Kemendikdasmen berupaya memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini. Tantangan pelaksanaannya adalah memastikan layanan benar-benar hadir di wilayah yang membutuhkan, dengan fasilitas memadai dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
