Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat koordinasi pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk menghadapi evaluasi tahun 2026. Penguatan komitmen tersebut dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo bersama perwakilan enam kabupaten/kota dalam kegiatan yang berlangsung di Kota Gorontalo, Jumat (6/11/2026). Langkah ini ditujukan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab lintas sektor, bukan hanya satu perangkat daerah. Prosesnya dilakukan melalui identifikasi indikator, pemeriksaan data dan bukti dukung, serta penyusunan rencana tindak lanjut.
Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan KLA membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, pemerintah kabupaten/kota harus memberikan perhatian pada aspek kelembagaan dan lima klaster hak anak dengan mengintegrasikan kebijakan, program, serta kegiatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak bukan hanya tentang bagaimana kita memenuhi indikator penilaian atau melengkapi dokumen evaluasi. Lebih dari itu, KLA merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak memperoleh haknya, mendapatkan perlindungan, serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan ramah anak,” kata Yana.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Evaluasi KLA Tidak Berhenti pada Administrasi
Yana meminta setiap kabupaten/kota mengidentifikasi indikator yang telah terpenuhi dan aspek yang masih membutuhkan penguatan. Kelengkapan data serta bukti dukung evaluasi, kata dia, harus dipastikan valid, mutakhir, sistematis, dan sesuai dengan pelaksanaan program di lapangan.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kelengkapan administrasi sebagai satu-satunya tujuan dalam proses evaluasi KLA. Kebijakan dan program yang dijalankan harus memberikan manfaat nyata bagi anak.
“Jangan sampai kita hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi ketika evaluasi dilaksanakan. Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana seluruh kebijakan dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak. Saya berharap enam kabupaten/kota dapat memperkuat koordinasi, saling mendukung, dan menyusun langkah tindak lanjut yang konkret untuk mempercepat penyelenggaraan KLA di daerah masing-masing,” ujar Yana.
Dalam kegiatan penguatan koordinasi dan sinergi tersebut, peserta menerima materi mengenai Kebijakan dan Strategi Percepatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2026. Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Pemenuhan Hak Anak (KHPPHA) Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo.
Peserta juga membahas mekanisme Evaluasi KLA, pemenuhan indikator kelembagaan, serta lima klaster hak anak. Pembahasan mencakup peran Gugus Tugas KLA dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program pemenuhan hak anak di tingkat kabupaten/kota.
Enam Kabupaten dan Kota Identifikasi Capaian
Agenda selanjutnya diisi dengan identifikasi pemenuhan indikator, kelengkapan data, dan bukti dukung evaluasi dari masing-masing kabupaten/kota. Sesi tersebut menjadi ruang diskusi dan koordinasi untuk memetakan capaian, kendala, serta kebutuhan yang masih perlu ditindaklanjuti dalam proses evaluasi KLA tahun 2026.
Melalui pembahasan itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pemenuhan indikator KLA di wilayah masing-masing. Gambaran tersebut menjadi dasar untuk menyusun strategi percepatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah.
Kegiatan diikuti perwakilan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo.
Rencana Tindak Lanjut Perkuat Koordinasi
Untuk menjaga keberlanjutan hasil pembahasan, agenda dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mengoptimalkan peran Gugus Tugas KLA, mempercepat pemenuhan indikator, serta meningkatkan kualitas dan validitas data dukung evaluasi.
Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo berharap komitmen yang dibangun melalui kegiatan tersebut ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Melalui sinergi enam kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pembangunan daerah yang berperspektif anak. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diharapkan menjadi bagian integral dari setiap kebijakan dan program pembangunan.
Penyelenggaraan KLA tidak hanya diarahkan untuk mengejar predikat, tetapi juga membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi setiap anak di Provinsi Gorontalo.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
