Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Kota Banjarmasin meminta dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk memperkuat manajemen isu publik dan menyelaraskan narasi kebijakan pemerintah pusat hingga ke daerah. Permintaan itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat beraudiensi dengan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pemkot Banjarmasin menilai penyebaran informasi melalui media sosial yang berlangsung cepat membutuhkan mekanisme komunikasi dan klarifikasi yang lebih efektif. Kemkomdigi kemudian mendorong pemerintah daerah memastikan respons cepat agar informasi akurat segera diterima masyarakat.
Pemkot Banjarmasin Soroti Cepatnya Penyebaran Isu
Yamin mengatakan, perkembangan media sosial membuat informasi dan isu publik menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan serta mekanisme komunikasi yang memungkinkan respons dilakukan secara tepat dan tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia berharap audiensi tersebut menghasilkan kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Menurut Yamin, penguatan komunikasi publik harus disertai peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur komunikasi, serta perlindungan informasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Yamin menyampaikan, Banjarmasin memiliki karakteristik sebagai wilayah perkotaan yang padat. Kota tersebut memiliki luas sekitar 98 kilometer persegi dan terdiri atas 52 kelurahan. Kondisi itu menjadi tantangan dalam penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemkot Banjarmasin juga tengah mengembangkan konsep smart city. Namun, penerapannya masih membutuhkan penguatan integrasi antarsistem agar pemanfaatan teknologi dan informasi di lingkungan organisasi perangkat daerah dapat berjalan lebih terpadu.
Selain itu, Yamin meminta arahan Kemkomdigi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik, memperkuat infrastruktur, dan menjaga keamanan informasi. Penguatan tersebut dinilai penting agar transformasi digital di daerah dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Isu Nasional Cepat Berdampak ke Daerah
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama mengatakan, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola isu yang berkembang di media sosial, media elektronik, dan media arus utama.
Menurut Febpry, isu yang semula berkembang di tingkat nasional dapat dengan cepat sampai ke daerah. Pemerintah daerah harus memahami perkembangan isu tersebut sekaligus menyiapkan penjelasan yang tepat agar masyarakat mendapatkan informasi secara utuh.
Ia mencontohkan persoalan desil dalam penyaluran program pemerintah. Perubahan atau pembaruan data desil dapat menimbulkan pertanyaan dan keberatan dari masyarakat, khususnya apabila informasi mengenai kriteria dan dampaknya belum disampaikan secara jelas hingga tingkat bawah.
“Bagaimana Kemkomdigi memanajemen isu media publik atau isu publik dan bagaimana menyiapkan konsep-konsepnya secara cepat. Karena kalau dilihat saat ini, penyebaran melalui media sosial sangat masif,” ujar Febpry.
Febpry berharap Kemkomdigi membantu membangun pola koordinasi komunikasi dari pemerintah pusat hingga daerah. Dengan pola tersebut, pemerintah di berbagai tingkatan dapat memiliki pemahaman dan narasi yang selaras saat menjelaskan kebijakan kepada masyarakat.
Ia juga meminta penjelasan mengenai model ekosistem media yang ideal, termasuk hubungan pemerintah daerah dengan media lokal. Menurutnya, penguatan ekosistem media diperlukan agar informasi kebijakan dapat disampaikan secara luas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Kemkomdigi Tekankan Pentingnya Klarifikasi
Menanggapi kebutuhan tersebut, Fifi Aleyda Yahya menekankan pentingnya respons cepat pemerintah ketika terjadi peristiwa atau isu yang menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah perlu memastikan perangkat komunikasi dan pejabat terkait siap memberikan klarifikasi sehingga informasi akurat dapat segera diakses masyarakat.
Fifi juga mengajak Pemkot Banjarmasin memperkuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas edukasi mengenai keamanan digital hingga sekolah, pesantren, dan keluarga.
Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Marroli Jeni Indarto menjelaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam merespons perkembangan informasi di platform digital. Ia mengingatkan, keterlambatan klarifikasi dapat membuat informasi yang belum terverifikasi lebih dahulu membentuk persepsi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi Farida Dewi Maharani mendorong pemerintah daerah memperkuat kemitraan dengan media lokal. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas jurnalis, termasuk pengetahuan mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan perkembangan ruang digital.
Dashboard SIREN Dikembangkan Berbasis AI
Direktur Komunikasi Publik Kemkomdigi Nunik Purwanti menyampaikan pemetaan kinerja komunikasi publik pemerintah daerah serta pengembangan Dashboard SIREN atau Sistem Interaktif Respon Konkuren.
Layanan berbasis AI tersebut dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah menyusun strategi komunikasi berdasarkan isu yang berkembang. Meski demikian, keputusan akhir dalam penggunaannya tetap berada pada manusia.
Audiensi itu turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Very Radian Wicaksono serta Direktur Informasi Publik Nursodik Gunarjo.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
