Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 setelah 100 hari kerja kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Pembenahan dilakukan melalui verifikasi data, pengawasan digital, penertiban pengadaan, serta penguatan keamanan pangan di seluruh rantai pelaksanaan program. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah praktik korupsi, meningkatkan transparansi anggaran, dan memastikan MBG berjalan aman serta tepat sasaran.
Dalam laporan 100 hari kerja itu, BGN menyampaikan klaim efisiensi dan pengembalian uang negara sebesar Rp44 triliun. Pada saat yang sama, lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi, sementara 26.723 dari total 27.485 dapur juga telah melalui proses verifikasi.
MBG 2.0 Prioritaskan Tata Kelola dan Pengawasan
Sudaryono mengatakan transformasi MBG 2.0 dibangun melalui tiga prioritas, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi. Ketiga prioritas itu menjadi dasar pembenahan program yang melibatkan ribuan dapur dan berbagai pihak di daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pembenahan sistem dilakukan dengan memperbarui perjanjian kerja sama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memverifikasi data penerima manfaat dan pelaksana program, serta memantau alur kerja melalui sistem digital.
Sudaryono menegaskan BGN akan menindak praktik pengadaan yang tidak sesuai ketentuan dan yayasan perantara yang bermasalah.
“Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,” ujar Sudaryono, Kamis (29/10/2026).
Ia juga menekankan pentingnya validasi data dalam pelaksanaan program.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” jelasnya.
BGN Sampaikan Efisiensi Anggaran Rp44 Triliun
BGN menyampaikan efisiensi sebesar Rp44 triliun yang berasal dari sejumlah komponen. Rinciannya meliputi efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan Rp2,5 triliun, efisiensi dana operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account fiktif sekitar Rp500 miliar.
Selain itu, BGN menyatakan akan mengembalikan insentif yayasan menjadi Rp2.000 per porsi. Pencairan dana bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian juga akan dihentikan.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegas Sudaryono.
Kebijakan tersebut menjadikan kepatuhan administrasi dan pelaporan keuangan sebagai bagian penting dalam pengawasan MBG. Dengan pelaporan harian, penggunaan anggaran di setiap dapur diharapkan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
BGN melaporkan realisasi anggaran 2026 mencapai Rp165 triliun. Lembaga itu juga menyebut pengembalian uang negara sebesar Rp44 triliun sebagai bagian dari upaya memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Keamanan Pangan MBG Diperkuat
BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan diterima penerima manfaat. Pengawasan tersebut mencakup kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penggunaan juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, dan apel harian.
Pengawasan berbasis teknologi juga direncanakan melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV yang terhubung ke pusat. BGN menyebut kecerdasan buatan akan dimanfaatkan untuk membantu mendeteksi potensi pelanggaran.
Pihak yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenai tindakan tegas. Sudaryono menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” kata Sudaryono.
Pengawasan mencakup standar kebersihan, kualitas bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Setiap tahapan perlu dijalankan secara konsisten karena MBG menyangkut kesehatan anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
58 Juta Penerima Manfaat Telah Terverifikasi
Dalam laporan 100 hari kerja, BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Dari 27.485 dapur yang tercatat, sebanyak 26.723 dapur telah menjalani proses verifikasi.
BGN juga mencatat 1,03 juta tenaga kerja aktif dan 80.315 pemasok lokal. Sebanyak 82,83 persen pemasok tersebut merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk memperkuat keterbukaan, BGN mengembangkan Radar MBG yang memungkinkan masyarakat melihat menu harian program. Lembaga itu juga mengembangkan LokaMBG sebagai platform belanja bahan baku.
LokaMBG diarahkan untuk mencegah penggelembungan harga atau markup dan monopoli, mencatat transaksi, serta memperjelas asal produk yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG. Kedua sistem digital tersebut diharapkan memperkuat pengawasan publik dan keterlacakan rantai pasok.
Ke depan, transformasi MBG 2.0 diarahkan melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program itu juga ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
