Headline.co.id ~ Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyiapkan penanganan permanen banjir Aceh Tenggara, Aceh, yang berdampak pada tujuh kecamatan dan 13 desa. Penanganan dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra Satu dengan langkah darurat dan pembangunan infrastruktur dari hulu hingga muara sungai. Program permanen tersebut direncanakan mulai Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada Desember 2028 untuk mengurangi risiko luapan sungai terhadap permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur.
Banjir terjadi setelah hujan berintensitas sedang hingga tinggi meningkatkan debit Sungai Lawe Kisam dan Sungai Lawe Kinga. Kondisi itu menyebabkan tanggul jebol dan air meluap ke permukiman serta lahan pertanian warga. Berdasarkan laporan sementara, sebanyak 52 kepala keluarga atau 203 jiwa terdampak, tetapi tidak terdapat korban jiwa maupun pengungsi. Ketinggian air juga mulai surut.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, penanganan banjir dilakukan melalui tanggap darurat yang dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur permanen. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko bencana berulang di wilayah Aceh Tenggara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dampak Banjir Aceh Tenggara
Selain berdampak pada permukiman dan lahan pertanian, banjir mengancam sekitar 50 hektare lahan sawah. Kerusakan juga terjadi pada tanggul, sementara pohon tumbang dilaporkan berada di ruas jalan nasional Kutacane–Blangkejeren.
Sejumlah akses penghubung antarkecamatan dan jembatan turut terdampak. Oprit Jembatan Mbarung Datuk–Lawe Sikap mengalami amblesan. Sementara itu, ruas Jalan Pulonas Baru–Lawe Rutung mengalami abrasi sepanjang sekitar 50 meter.
Beberapa ruas jalan dilaporkan tidak dapat dilalui akibat dampak banjir dan kerusakan infrastruktur tersebut.
Alat Berat Dikerahkan untuk Penanganan Darurat
Untuk mendukung penanganan awal, Kementerian PU memobilisasi alat berat dan material ke lokasi terdampak. Pada 26 September 2026, satu unit ekskavator dan sandbag dikirim ke Desa Ketambe.
Sehari kemudian, pada 27 September 2026, satu unit ekskavator dan dua unit truk jungkit dikerahkan untuk menormalisasi Sungai Lawe Kihing di Desa Kuning.
Kepala BWS Sumatra I Asyari mengatakan, penanganan awal dilakukan dengan membuka kembali alur sungai serta menormalisasi segmen yang mengalami penyempitan, pendangkalan, dan hambatan aliran.
“Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan memperlancar aliran air, sehingga genangan serta limpasan banjir di wilayah terdampak dapat segera dikurangi,” jelas Asyari.
Menurut Asyari, penanganan darurat harus diteruskan melalui upaya permanen yang dilakukan secara terpadu dari hulu hingga muara sungai. Pendekatan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran, mengendalikan sedimen, dan mengurangi risiko luapan yang berdampak pada masyarakat.
Tiga Komponen Penanganan Permanen
BWS Sumatra Satu merencanakan tiga komponen utama dalam penanganan permanen banjir Aceh Tenggara. Komponen pertama adalah pembangunan sabo dam di bagian hulu.
Sabo dam tersebut akan berfungsi mengendalikan material sedimen dan aliran debris sehingga material yang terbawa ke bagian hilir dapat dikurangi.
Komponen kedua berupa pembangunan tanggul pengamanan banjir pada segmen sungai yang melintasi kawasan rawan. Tanggul itu ditujukan untuk melindungi permukiman, fasilitas umum, infrastruktur, dan lahan masyarakat dari potensi luapan sungai.
Komponen ketiga adalah pengerukan dan penataan muara sungai di bagian hilir. Pekerjaan itu diarahkan untuk mengurangi pendangkalan dan hambatan aliran, sekaligus meningkatkan kapasitas air menuju laut agar potensi genangan akibat hambatan di muara dapat ditekan.
“Ketiga komponen tersebut saling mendukung dan menjadi bagian dari satu kesatuan penanganan sungai. Pengendalian sedimen di hulu, pengamanan alur sungai melalui pembangunan tanggul, serta pengerukan dan penataan muara perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar fungsi sungai dapat berjalan lebih optimal,” kata Asyari.
Melalui penanganan darurat dan pembangunan infrastruktur permanen, Kementerian PU berharap kapasitas sistem sungai dalam mengalirkan debit banjir meningkat dan risiko luapan berkurang. Program tersebut juga diharapkan memperkuat perlindungan masyarakat serta kawasan di sepanjang sungai, menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, dan melindungi infrastruktur di wilayah terdampak.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
