Headline.co.id, Yogyakarta ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti kesenjangan antara keterampilan lulusan sekolah dan kebutuhan dunia industri yang dinilai menjadi salah satu tantangan dalam mengatasi pengangguran. Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, pada Senin (19/10/2026), menekankan pentingnya penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan perusahaan agar lulusan lebih siap kerja. Persoalan tersebut menjadi perhatian menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang mencatat 70.560 orang menganggur pada Mei 2026. DPRD DIY mendorong penguatan kerja sama antara sekolah dan dunia usaha untuk meningkatkan kompetensi lulusan sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Kesiapan lulusan memasuki dunia kerja menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama ketika bekal pendidikan yang diperoleh belum sepenuhnya sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Menurut Imam, upaya menciptakan tenaga kerja yang kompeten harus dimulai melalui hubungan yang efektif antara lembaga pendidikan dan dunia industri.
Persoalan kesenjangan kompetensi tersebut juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam upaya mewujudkan generasi siap kerja Sleman, pemerintah daerah menemukan tantangan berupa ketidaksesuaian kemampuan pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, meskipun sebagian lulusan memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan pekerjaan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
DPRD DIY Minta Sekolah Sesuaikan Kompetensi dengan Kebutuhan Industri
Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menilai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia kerja.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pengangguran tidak dapat dilepaskan dari kemampuan sekolah menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Karena itu, hubungan antara sekolah dan dunia usaha maupun dunia industri perlu diperkuat agar proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada kelulusan, tetapi juga memperhatikan kesiapan peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan.
“Pengangguran ini menjadi salah satu pemicu utama kemiskinan. Strategi yang dicanangkan melalui sinergi sekolah dan dunia kerja harus benar-benar optimal. Lulusan harus siap dengan skill dan kapabilitas yang dibutuhkan industri,” kata Imam, Senin (19/10/2026).
Imam menilai persoalan pengangguran mempunyai keterkaitan dengan kondisi kemiskinan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan lulusan menjadi salah satu bagian penting dalam strategi memperluas kesempatan kerja.
Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi hubungan antara pendidikan kejuruan dengan perusahaan. Melalui hubungan yang efektif, keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan memiliki kesesuaian dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri.
DPRD DIY, lanjut Imam, membuka ruang kerja sama untuk mendukung kebutuhan lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Sepanjang itu menjadi kewenangan kita, tentu kita bisa memfasilitasi dan membantu. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama agar sekolah dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja saat ini,” ujarnya.
Pengangguran DIY Bertambah 1.020 Orang pada Mei 2026
Sorotan DPRD DIY terhadap kesiapan lulusan muncul di tengah bertambahnya jumlah pengangguran di wilayah tersebut.
Berdasarkan data BPS DIY, jumlah pengangguran pada Mei 2026 tercatat sebanyak 70.560 orang. Angka tersebut meningkat 1.020 orang dibandingkan Februari 2026.
Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebanyak 11.040 orang.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, sebelumnya menjelaskan bahwa jumlah penduduk usia kerja di DIY mencapai sekitar 3,07 juta orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,27 juta orang merupakan angkatan kerja, sedangkan 796.780 orang masuk kategori bukan angkatan kerja.
Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 tercatat sekitar 2,20 juta orang.
Meskipun jumlah pengangguran meningkat, tingkat pengangguran terbuka DIY masih tercatat sebagai yang terendah secara nasional.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan kesiapan tenaga kerja, termasuk meningkatkan kesesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan perusahaan.
Lulusan Punya Keahlian, tetapi Belum Tentu Dibutuhkan Perusahaan
Persoalan ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengungkapkan bahwa pengangguran tidak semata-mata disebabkan oleh minimnya lowongan pekerjaan.
Menurutnya, terdapat pencari kerja yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja, tetapi kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan persyaratan perusahaan.
Hal tersebut menjadi tantangan dalam mempersiapkan lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi menghadapi perkembangan kebutuhan dunia kerja.
“Banyak lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi yang niat kerjanya tinggi, tetapi ketika mendaftar di perusahaan, kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Misal keahliannya otomotif, tetapi industri sedang membutuhkan digital marketing atau content management. Karena itu, Pemkab Sleman fokus melakukan pendampingan upskilling dan reskilling,” ujar Danang Maharsa.
Danang menyampaikan hal tersebut dalam acara talkshow Sleman Bertumbuh di Omah Tobong Sleman, Selasa (22/9/2026).
Contoh yang disampaikan Danang menggambarkan tantangan pencari kerja ketika keterampilan yang dikuasai berbeda dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Sleman memfokuskan pendampingan melalui peningkatan keterampilan atau upskilling serta pelatihan ulang untuk memperoleh keterampilan baru atau reskilling.
Kedua pendekatan tersebut diarahkan untuk membantu tenaga kerja muda menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
Berdasarkan indikator ketenagakerjaan 2025, Kabupaten Sleman mencatat 28.117 orang menganggur dari total 690.157 orang angkatan kerja.
Tingkat pengangguran terbuka Sleman tercatat sebesar 4,07 persen, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,12 persen.
Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja Sleman berada pada angka 72,96 persen dan tingkat kesempatan kerja mencapai 95,88 persen.
Pemkab Sleman bersama DPRD Kabupaten Sleman terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja muda serta pengembangan wirausaha mandiri sebagai bagian dari upaya menekan pengangguran.
DPRD DIY Nilai Pendidikan Karakter Sama Pentingnya dengan Keterampilan
Di tengah tuntutan peningkatan kompetensi teknis, DPRD DIY juga mengingatkan bahwa kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja tidak cukup hanya diukur melalui kemampuan akademis.
Anggota Komisi D DPRD DIY, Muhammad Yazid, menilai pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam membentuk lulusan yang mampu menghadapi tantangan setelah menyelesaikan sekolah.
Menurut Yazid, kedisiplinan, ketangguhan mental, serta sikap pantang menyerah perlu ditanamkan selama proses pendidikan.
Sekolah dan orang tua juga perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pembentukan karakter peserta didik.
“Harus ada pemahaman yang sama antara pihak sekolah dan orang tua. Pendidikan ini tidak hanya memintarkan otak, tapi juga mengasah watak. Orang tua harus paham bahwa sekolah juga bertugas membangun karakter anak agar punya jiwa fighter,” kata Yazid.
Ia menekankan bahwa pendidikan tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual siswa.
Pembentukan karakter juga diperlukan agar peserta didik memiliki ketahanan mental dan kesiapan menghadapi berbagai persoalan ketika memasuki lingkungan kerja.
Menurutnya, penguatan karakter harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi. Dengan demikian, lulusan diharapkan tidak hanya mempunyai pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap yang mendukung kesiapan mereka menghadapi dunia kerja.
Penguatan SDM Juga Dilakukan melalui Akses Pendidikan Kedinasan
Selain peningkatan keterampilan tenaga kerja, Pemkab Sleman menyiapkan langkah lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Sleman Persiapkan Kesejahteraan Keluarga atau Sleman Perkasa.
Program yang disiapkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman tersebut menyasar anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu yang memiliki motivasi melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan, akademi militer, maupun akademi kepolisian.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro, menjelaskan bahwa Sleman Perkasa merupakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Program tersebut dirancang untuk menyediakan pendampingan, bimbingan belajar, serta pelatihan fisik dan psikologis tanpa dipungut biaya bagi peserta yang memenuhi persyaratan.
“Fisiknya, mentalnya, psikologinya semua disiapkan di sekolah persiapan itu. Agar nanti pas mendaftar TNI/Polri larinya sudah mantap dan bagus. Demikian juga untuk sekolah kedinasan seperti STAN, tes matematikanya, akuntansi, logika, dan psikologinya dipersiapkan dengan baik sehingga saat tes mereka bisa jauh lebih siap,” papar Wawan dalam keterangan tertulis yang dikirim Sabtu (24/10/2026).
Sleman Perkasa dirancang bagi siswa kelas 12 SMA, SMK, atau MA serta lulusan SMA sederajat dalam tiga tahun terakhir yang memiliki KTP Sleman.
Calon peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk nilai ijazah minimal 8, motivasi yang baik, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, serta memenuhi ketentuan kondisi fisik sesuai lembaga yang dituju.
Program tersebut juga mendapatkan dukungan DPRD Kabupaten Sleman melalui alokasi anggaran awal sebesar Rp500 juta dalam APBD Perubahan 2026.
Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Dedie Kusuma, berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu dan membantu upaya memutus rantai kemiskinan.
“Program Sleman Perkasa ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran itu kemarin sudah dialokasikan di perubahan sebesar Rp500 juta. Ketika program ini dirasakan manfaatnya luar biasa untuk memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Sleman, harapan kami di tahun-tahun yang akan datang tentu akan dialokasikan anggaran yang lebih besar lagi,” tegas Dedie.
Persoalan kesenjangan kompetensi lulusan yang disoroti DPRD DIY memperlihatkan pentingnya keterhubungan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
Penguatan keterampilan teknis, pembentukan karakter, serta perluasan akses pendidikan menjadi sejumlah langkah yang didorong pemerintah daerah dan DPRD untuk mempersiapkan lulusan menghadapi persaingan kerja sekaligus mengurangi persoalan pengangguran.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
