Headline.co.id ~ Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut membahas persiapan operasionalisasi KDKMP secara serentak mulai 15 Oktober 2026, termasuk percepatan pasokan barang subsidi dan bantuan pemerintah. Pemerintah juga menyiapkan pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP di sembilan provinsi selama delapan hari untuk memastikan ketersediaan barang serta sarana pendukung operasional.
Pemantauan 10.070 Titik KDKMP
Rapat koordinasi menyepakati pembentukan posko pemantauan KDKMP dan percepatan pemenuhan kebutuhan koperasi. Pemantauan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden agar kesiapan koperasi diperiksa langsung di lapangan.
Sebanyak 10.070 titik KDKMP yang menjadi sasaran pemantauan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Zulkifli mengatakan, seluruh kementerian dan wakil menteri telah mendapat pembagian tugas untuk melakukan kunjungan ke berbagai titik KDKMP. Pemeriksaan tersebut mencakup ketersediaan barang dan sarana operasional.
“Saya dan Pak Joao (Direktur Utama Agrinas) ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari kedepan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujar Zulkifli Hasan.
Pasokan Barang Subsidi Jadi Fokus
Ketersediaan barang subsidi menjadi salah satu fokus utama pemantauan operasionalisasi KDKMP. Komoditas dan barang yang diperiksa lain beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk.
Pemerintah mengevaluasi pasokan yang berasal dari badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan. Langkah itu ditujukan agar KDKMP dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum. Sebanyak 79.733 KDKMP telah memiliki akun SIMKOPDES, sedangkan 60.854 KDKMP telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik KDKMP telah selesai 100 persen. Sementara itu, pembangunan 7.392 titik lainnya masih berlangsung.
Pemda dan Aparat Kewilayahan Dilibatkan
Pemantauan KDKMP melibatkan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan. Unsur yang dilibatkan mencakup gubernur, panglima daerah militer, bupati atau wali kota, serta camat.
Keterlibatan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan diperlukan untuk membantu mengatasi kendala pasokan maupun kebutuhan operasional di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah juga diminta membantu apabila terdapat barang yang belum tersedia.
“Kalau pupuk belum sampai, misalnya, pemerintah daerah bisa membantu mengatasi kendalanya. Gubernur dan bupati diharapkan ikut membantu agar operasionalisasi koperasi berjalan dengan baik. Dalam 8 hari, kita akan terus mengecek apa yang sudah tersedia, apa yang belum, dan apa yang masih perlu diperbaiki,” kata Zulkifli.
Posko Pemantauan Disiapkan
Pemerintah menyiapkan posko pemantauan untuk memastikan hasil monitoring ditindaklanjuti. Posko tersebut dikoordinasikan Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan.
Posko melibatkan kementerian terkait serta PT Agrinas Pangan Nusantara. Fungsinya memantau perkembangan operasionalisasi KDKMP dan menindaklanjuti berbagai kendala yang ditemukan di lapangan agar koperasi terus siap melayani kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi dihadiri Menteri Koperasi, Menteri Desa PDT, Wakil Menteri Desa PDT, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri PAN RB, Wakil Kepala BP BUMN, serta Direktur Utama Agrinas.
Hadir pula Direktur Utama PerumBulog, Direktur Utama PLN, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Direktur Utama Kimia Farma, serta jajaran direksi Danantara, BP BUMN, dan Himbara.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
