Headline.co.id ~ Transformasi birokrasi Indonesia terus didorong untuk mengubah tata kelola pemerintahan yang kaku menjadi lebih lincah dan berdaya guna. Komitmen itu disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto dalam OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy di Paris, Prancis, Senin (12/10/2026). Erwan mewakili Indonesia yang tengah menjalani proses aksesi keanggotaan OECD pada sesi panel A Simplified Government Focused on Delivery. Transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan publik melalui penyederhanaan birokrasi, kolaborasi lintas instansi, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Seperti dikutip , Rabu (14/10/2026), Erwan memaparkan gagasan mengenai penyederhanaan birokrasi Indonesia di hadapan delegasi dari Selandia Baru, Italia, Jerman, organisasi Ibec Irlandia, serta moderator Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial University of Michigan.
Dalam forum itu, ia menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata diukur dari jumlah jenjang organisasi yang dipangkas atau kecepatan penyelesaian prosedur administratif. Menurut dia, inti transformasi adalah mengubah cara kerja pemerintah agar lebih menghargai kepakaran, mendorong kolaborasi lintas instansi, dan memastikan pelaksanaan kebijakan memberikan dampak yang dirasakan warga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penyederhanaan Struktur Birokrasi
Salah satu bentuk transformasi birokrasi yang telah dilakukan Indonesia adalah mengurangi hierarki struktural dan mengalihkannya menjadi jabatan fungsional. Langkah ini ditujukan untuk memutus rantai pengambilan keputusan yang berbelit serta menghapus tahapan proses bisnis yang tidak memberikan nilai tambah.
Penyederhanaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan susunan organisasi. Pemerintah juga berupaya membangun pola kerja yang lebih efektif dengan menempatkan kepakaran dan fungsi kerja sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan.
Erwan menjelaskan, perubahan cara kerja menjadi unsur penting dalam reformasi. Birokrasi diharapkan tidak berhenti pada pemangkasan struktur, tetapi mampu bekerja secara lebih terkoordinasi dan menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi Tidak Boleh Memindahkan Kerumitan
Dalam pemaparannya, Erwan juga menyoroti pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya memindahkan prosedur manual yang rumit ke dalam aplikasi elektronik.
Sebelum teknologi diterapkan dalam pelayanan publik, penyederhanaan alur layanan dan penyelarasan regulasi harus lebih dulu diselesaikan. Dengan demikian, digitalisasi tidak sekadar mengubah bentuk layanan, tetapi juga memperbaiki proses yang dijalankan pemerintah.
Pendekatan tersebut tengah diwujudkan Kementerian PANRB bersama instansi terkait melalui pengembangan Perlinsos Digital. Ekosistem digital ini dirancang untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara akurat.
Integrasi data itu ditujukan untuk membantu pemerintah memetakan kebutuhan nyata warga dan menyalurkan program perlindungan sosial secara tepat sasaran. Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen persyaratan yang sama.
Transformasi Birokrasi Harus Berkelanjutan
Erwan menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi perlu menjadi prinsip kerja yang berkelanjutan, bukan hanya proyek reformasi dalam jangka pendek. Karena itu, perubahan tata kelola pemerintahan harus diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
Pendekatan whole of government menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mendorong kerja bersama antarlembaga. Melalui pendekatan ini, sekat-sekat ego sektoral diharapkan dapat dikurangi sehingga instansi pemerintah dapat bekerja secara lebih terintegrasi.
Kehadiran Indonesia dalam forum OECD tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman dan menyerap praktik terbaik dari berbagai negara. Forum itu juga menjadi ruang bagi Indonesia untuk memperkuat gagasan mengenai tata kelola birokrasi yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pembahasan mengenai transformasi birokrasi dalam forum internasional tersebut menempatkan penyederhanaan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antarlembaga sebagai bagian yang saling berkaitan. Ketiganya diarahkan untuk memastikan pemerintah mampu menghadirkan layanan publik yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan warga.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
