Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto melanjutkan dan memperkuat program pembenahan Polri setelah pergantian kepemimpinan pada Kamis (1/10/2026). Permintaan itu disampaikan anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam di Jakarta, terutama untuk memperkuat digitalisasi pelayanan, perlindungan penyandang disabilitas, pengawasan personel, serta perlindungan perempuan dan anak. Penguatan program tersebut dinilai penting agar pembenahan di tubuh Polri tetap berjalan dan semakin menjangkau kebutuhan masyarakat.
Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Pelantikan itu berlangsung setelah Suyudi ditunjuk sebagai calon Kapolri dan mendapat persetujuan DPR RI melalui rapat paripurna pada hari yang sama.
Kompolnas Dorong Keberlanjutan Program Polri
Anam mengatakan keberlanjutan program menjadi hal penting dalam masa kepemimpinan Kapolri Suyudi. Menurut dia, pergantian pimpinan tidak semestinya menghentikan berbagai pembenahan yang telah dilakukan pada masa kepemimpinan Listyo Sigit.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Yang paling penting dalam konteks kepemimpinan beliau nanti, yang pertama memang melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jenderal Listyo Sigit,” kata Anam di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Salah satu program yang diminta untuk diperkuat adalah digitalisasi pelayanan publik. Menurut Anam, sistem pelayanan berbasis digital dapat memudahkan masyarakat ketika mengakses layanan kepolisian. Sistem tersebut juga dinilai membuat proses pelayanan lebih transparan dan mudah dipantau.
Kompolnas turut mendorong penguatan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kebijakan afirmatif yang telah dibangun pada masa Listyo Sigit dinilai perlu diperluas, baik terkait keterlibatan penyandang disabilitas di lingkungan kepolisian maupun akses kelompok tersebut terhadap pelayanan Polri.
“Beberapa langkah yang sudah dibangun Pak Listyo Sigit soal disabilitas melalui tindakan affirmative action, baik menjadi bagian dari kepolisian maupun pelayanan kepolisian kepada kelompok disabilitas, kalau bisa memang diperkuat,” ujar Anam.
Pengawasan Internal dan Eksternal Perlu Diperkuat
Selain aspek pelayanan, Anam menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap personel Polri. Pengawasan tersebut mencakup mekanisme internal maupun eksternal.
Di internal Polri, pengawasan terhadap anggota dinilai perlu diperkuat melalui Divisi Propam. Anam juga menekankan pentingnya penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap personel yang melakukan pelanggaran.
Dari sisi eksternal, ia menilai peran Kompolnas perlu diperkuat, termasuk dengan mengacu pada rekomendasi Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Anam juga mendorong terobosan yang dapat membuka ruang pengawasan publik terhadap kinerja kepolisian.
Penguatan pengawasan tersebut menjadi salah satu agenda yang diminta Kompolnas kepada Kapolri Suyudi di tengah pergantian kepemimpinan Polri. Kompolnas berharap program yang telah berjalan tidak hanya diteruskan, tetapi juga dibuat lebih konkret.
Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Polres
Anam juga meminta perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Ia mendorong penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tidak hanya di tingkat Kepolisian Daerah (Polda), tetapi juga hingga Kepolisian Resor (Polres).
Menurut Anam, penguatan PPA pada masa kepemimpinan Listyo Sigit sebelumnya masih terbatas di sejumlah Polda. Karena itu, program tersebut dinilai perlu dilanjutkan agar seluruh Polda memiliki penguatan PPA dan layanan terkait dapat menjangkau hingga tingkat Polres.
“Zamannya Listyo Sigit itu ada penguatan PPA di Polda-Polda yang masih terbatas, dan itu bisa dilanjutkan agar semua Polda bisa memilikinya. Bahkan tidak hanya level Polda, bahkan level Polres sehingga merata kebutuhannya,” kata Anam.
Ia meyakini Suyudi mampu melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus membuatnya lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami mendukung itu dan kami percaya bahwa pemilihan Kapolri telah melalui mekanisme kapabilitas oleh Pak Presiden,” ucapnya.
Pergantian Kapolri dan Wakapolri
Dalam pelantikan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Wahyu menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Sebelum ditunjuk sebagai Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara itu, Wahyu sebelumnya menjabat Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) Polri.
Pergantian tersebut menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis pemerintahan. Listyo Sigit Prabowo selanjutnya dipercaya menjabat Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
