Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Demo hari ini di Jakarta berlangsung di tengah 99 kegiatan masyarakat yang tercatat di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Kamis (24/9/2026). Sebanyak 73 kegiatan di antaranya merupakan penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan 26 lainnya adalah kegiatan masyarakat lain. Untuk mengawal seluruh agenda tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan 26.386 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan Pamdal DPR-MPR dengan pola penempatan, pengawalan, komunikasi, pengaturan lalu lintas, serta kendali operasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Besarnya jumlah personel yang disiapkan berkaitan dengan banyaknya kegiatan yang berlangsung pada hari yang sama dan tersebar di sejumlah kawasan Jakarta. Kepolisian juga menegaskan tugas pengamanan bukan hanya menjaga jalannya penyampaian aspirasi, tetapi memastikan masyarakat lain tetap dapat menggunakan ruang publik untuk bekerja, belajar, menjalankan kegiatan ekonomi, pemerintahan, maupun kegiatan sosial.
Mengapa Personel Gabungan yang Disiapkan Mencapai 26.386?
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan terdapat total 99 kegiatan masyarakat yang menjadi bagian dari kesiapan pengamanan pada Kamis. Sebanyak 73 merupakan penyampaian pendapat di muka umum dan 26 lainnya masuk kategori kegiatan masyarakat lainnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Sebanyak 26.386 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Pemprov DKI, dan Pamdal DPR-MPR untuk kesiapan di 99 kegiatan masyarakat,” jelas Budi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Budi kemudian memperjelas komposisi kegiatan tersebut.
“Ada 99 kegiatan aktivitas masyarakat, terdiri dari 73 penyampaian pendapat di muka umum dan 26 kegiatan masyarakat lainnya,” katanya.
Dengan demikian, kesiapan 26.386 personel tidak hanya berkaitan dengan satu titik aksi. Personel dipersiapkan untuk mendukung pelayanan dan pengamanan berbagai kegiatan yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada hari yang sama.
Di Mana Personel Pengamanan Ditempatkan?
Sejumlah titik mendapatkan penempatan personel dalam jumlah besar. Kawasan Monas dan Silang Selatan disiapkan 4.020 personel. Di sekitar Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Jalan Thamrin terdapat 4.051 personel, sementara kawasan DPR dan MPR disiapkan 3.663 personel.
“Adapun kegiatan masyarakat tersebut, penyampaian aspirasi di sekitar Monas dan Silang Selatan dipersiapkan 4.020 personel. Sekitar Bundaran HI, Dukuh Atas, Thamrin 4.051 personel. DPR dan MPR 3.663 personel,” ujar Budi.
Penempatan di sejumlah kawasan tersebut memperlihatkan bahwa skema pengamanan demo hari ini dibagi berdasarkan lokasi kegiatan dan kebutuhan lapangan. Kepolisian tidak merinci seluruh distribusi 26.386 personel dalam bahan yang tersedia, tetapi menyebut tiga kawasan utama tersebut sebagai bagian dari penempatan yang dipersiapkan.
Apa yang Dipersiapkan Sebelum Demo Hari Ini?
Persiapan operasional telah dilakukan sehari sebelumnya melalui Tactical Floor Game atau TFG yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri pada Rabu (23/9/2026).
Melalui TFG, jajaran kepolisian menyamakan persepsi mengenai penempatan personel, pola pengawalan massa, komunikasi, pengaturan lalu lintas, hingga kendali operasi. Persiapan itu ditujukan agar pelayanan dan pengamanan dapat menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan.
Pengaturan lalu lintas menjadi salah satu bagian yang dipersiapkan. Pola pengaturan disebut bersifat situasional agar mobilitas masyarakat tetap dapat berjalan di tengah berlangsungnya kegiatan penyampaian aspirasi maupun kegiatan lain.
Bagaimana Pendekatan Polisi terhadap Massa?
Budi mengatakan personel yang bertugas diarahkan untuk mengedepankan pendekatan humanis. Komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif menjadi bagian dari cara yang diminta dalam pelayanan terhadap penyampaian aspirasi.
“Penempatan personel ini bertujuan untuk memberikan dukungan, pelayanan, pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan aktivitas masyarakat lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Seluruh personel diarahkan untuk mengedepankan pendekatan secara humanis, komunikasi, dialog, dan pendekatan persuasif,” katanya.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir juga menekankan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Kehadiran Polri, menurut dia, diarahkan untuk melayani dan mengawal masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
“Polri menghormati dan menjamin ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Kehadiran Polri adalah untuk melayani dan mengawal agar penyampaian pendapat dapat berlangsung secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat lainnya,” ujar Johnny.
Bagaimana Hak Masyarakat Lain Tetap Dijaga?
Salah satu fokus pengamanan adalah menjaga agar penggunaan ruang publik oleh penyampai aspirasi dapat berjalan berdampingan dengan kegiatan warga lainnya. Johnny mengatakan ruang publik juga digunakan masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan kegiatan ekonomi dan pemerintahan, serta aktivitas sosial.
“Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan aspirasinya. Pada saat yang sama, ruang publik juga menjadi tempat masyarakat menjalankan berbagai aktivitas. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar hak menyampaikan pendapat dapat berjalan, tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya,” katanya.
Johnny menegaskan pelayanan kepolisian ditujukan kepada seluruh masyarakat. Bagi peserta penyampaian aspirasi, kepolisian memberikan ruang dan pelayanan agar pendapat dapat disampaikan dengan aman dan tertib. Sementara bagi masyarakat lainnya, kepolisian berupaya menjaga agar aktivitas, mobilitas, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sosial tetap berlangsung.
Polri juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memperkeruh situasi. Perkembangan di lapangan akan menjadi perhatian kepolisian dengan mengutamakan komunikasi serta penyesuaian pelayanan sesuai situasi.
“Polri untuk Demokrasi berarti Polri hadir untuk melayani, mengawal, dan menjaga agar ruang demokrasi dapat digunakan masyarakat dengan baik. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan memastikan penyampaian aspirasi maupun aktivitas masyarakat lainnya dapat berjalan secara aman, damai, tertib, dan nyaman,” pungkas Johnny.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
