Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Pengamanan demo hari ini di Jakarta tidak hanya diarahkan untuk mengawal masyarakat yang menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjaga mobilitas warga dan aktivitas publik tetap berjalan, Kamis (24/9/2026). Polri bersama unsur terkait menyiapkan personel, komunikasi lapangan, pengawalan massa, serta pengaturan lalu lintas secara situasional di sejumlah titik. Langkah tersebut dilakukan karena ruang publik pada hari ini digunakan untuk 99 kegiatan masyarakat, termasuk 73 agenda penyampaian pendapat di muka umum, sehingga kepolisian berupaya menjaga hak penyampai aspirasi dan hak masyarakat lainnya secara bersamaan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Pada saat bersamaan, menurut dia, masyarakat lain juga memiliki kepentingan untuk menggunakan ruang publik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
“Polri menghormati dan menjamin ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Kehadiran Polri adalah untuk melayani dan mengawal agar penyampaian pendapat dapat berlangsung secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat lainnya,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pengamanan Demo Hari Ini Juga Menjangkau Aktivitas Warga
Menurut Johnny, pelayanan kepolisian pada demo hari ini bukan semata-mata ditujukan kepada kelompok yang menyampaikan aspirasi. Personel juga diarahkan untuk memastikan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tetap dapat menjalankan pekerjaan, pendidikan, aktivitas ekonomi, kegiatan sosial, serta mobilitas lainnya.
“Polri hadir untuk melayani seluruh masyarakat. Kepada saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi, kami memberikan ruang dan pelayanan agar dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan tertib. Kepada masyarakat lainnya, kami juga memastikan aktivitas, mobilitas, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sosial tetap dapat berjalan,” jelasnya.
Polri memandang ruang publik sebagai ruang bersama. Karena itu, kepolisian meminta penyampaian pendapat dan aktivitas warga lainnya dapat berlangsung berdampingan dengan mengedepankan sikap saling menghormati.
Polri: Ruang Publik Harus Digunakan dengan Saling Menghormati
Johnny mengatakan demokrasi memberi ruang kepada warga negara untuk menyampaikan pikiran dan aspirasi. Namun, penggunaan ruang publik juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas yang menjalankan aktivitas rutin.
“Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan aspirasinya. Pada saat yang sama, ruang publik juga menjadi tempat masyarakat menjalankan berbagai aktivitas. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar hak menyampaikan pendapat dapat berjalan, tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk menjaga ketertiban, mengikuti ketentuan yang berlaku, serta menghormati kepentingan masyarakat lain. Menurut Johnny, perbedaan pandangan dalam demokrasi perlu dikelola dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.
“Demokrasi akan tumbuh dengan baik ketika ruang perbedaan dapat dikelola dengan saling menghormati. Karena itu, mari kita jaga bersama suasana yang aman, damai, dan tertib. Aspirasi dapat disampaikan dengan tegas, namun tetap dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan menghormati hak warga negara lainnya,” ujar Johnny.
Pengaturan Lalu Lintas Disiapkan Secara Situasional
Sebelum pelaksanaan kegiatan pada Kamis, Polda Metro Jaya telah mematangkan kesiapan pengamanan melalui Tactical Floor Game atau TFG yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri pada Rabu (23/9/2026).
Persiapan tersebut digunakan untuk menyamakan persepsi jajaran kepolisian mengenai penempatan personel, pengawalan massa, komunikasi, pengaturan lalu lintas, dan kendali operasi. Pola pelayanan disiapkan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
Pengaturan lalu lintas juga disiapkan secara situasional. Tujuannya adalah menjaga agar pergerakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tetap dapat berlangsung meskipun sejumlah titik menjadi lokasi penyampaian aspirasi.
Polri turut meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan dapat memperkeruh situasi. Perkembangan di lapangan akan menjadi perhatian jajaran kepolisian dengan mengedepankan komunikasi dan penyesuaian langkah pelayanan.
26.386 Personel Gabungan Disiapkan untuk 99 Kegiatan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut terdapat 26.386 personel gabungan yang disiapkan untuk mengawal seluruh agenda masyarakat pada hari ini. Personel tersebut berasal dari kepolisian, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan Pamdal DPR-MPR.
“Sebanyak 26.386 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Pemprov DKI, dan Pamdal DPR-MPR untuk kesiapan di 99 kegiatan masyarakat,” jelas Budi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis.
Dari total 99 kegiatan, sebanyak 73 merupakan penyampaian pendapat di muka umum dan 26 lainnya merupakan kegiatan masyarakat lainnya.
Untuk sejumlah kawasan, Polda Metro Jaya menyiapkan 4.020 personel di sekitar Monas dan Silang Selatan, 4.051 personel di Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Thamrin, serta 3.663 personel di kawasan DPR-MPR.
Budi menegaskan bahwa personel di lapangan diarahkan mengutamakan pendekatan humanis, komunikasi, dialog, dan langkah persuasif. Pendekatan tersebut diharapkan membuat penyampaian aspirasi dapat berjalan baik tanpa menghambat kegiatan masyarakat lainnya.
“Penempatan personel ini bertujuan untuk memberikan dukungan, pelayanan, pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan aktivitas masyarakat lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Budi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
