Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani paket sanksi luas terhadap Rusia pada Jumat terkait perang di Ukraina, beberapa hari setelah Kongres mengirim rancangan undang-undang tersebut ke Gedung Putih dengan dukungan bipartisan. Kebijakan itu memperluas tekanan terhadap Moskwa dengan menyasar Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat senior, oligarki, lembaga keuangan, serta sektor energi dan pertahanan. Undang-undang tersebut juga memberi Trump kewenangan mengenakan tarif hingga 100 persen kepada lima pembeli terbesar minyak dan gas Rusia. Para pendukungnya berharap langkah itu dapat mengurangi dana yang menopang operasi perang Rusia sekaligus mendorong Putin menuju perundingan.
Undang-undang tersebut bernama Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Legislasi itu dibuat untuk menghormati mendiang Senator Republik Lindsey Graham, yang menghabiskan lebih dari satu tahun untuk merundingkan rancangan tersebut sebelum meninggal secara mendadak pada Juli. Rancangan itu disusun bersama Senator Demokrat Richard Blumenthal.
Sanksi Menyasar Putin hingga Sektor Energi Rusia
Paket sanksi mencakup Presiden Rusia Vladimir Putin, sejumlah pejabat senior dan oligarki Rusia. Sanksi juga menyasar bank dan berbagai lembaga keuangan Rusia sebagai bagian dari upaya memperluas tekanan ekonomi terhadap Moskwa terkait perang yang berlangsung di Ukraina.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain sektor keuangan, undang-undang tersebut menargetkan sektor energi dan pertahanan Rusia. Kebijakan itu juga menyasar apa yang disebut sebagai armada bayangan, yakni jaringan tanker yang digunakan untuk mengangkut minyak Rusia di tengah pembatasan yang diberlakukan melalui sanksi Barat.
Pembeli Utama Energi Rusia Terancam Tarif 100 Persen
Salah satu ketentuan utama dalam undang-undang memberikan kewenangan kepada Trump untuk mengenakan tarif hingga 100 persen kepada lima pembeli terbesar minyak dan gas Rusia. Ketentuan tersebut diperkirakan akan memberikan tekanan terbesar terhadap China dan India, yang disebut sebagai dua importir terbesar minyak mentah Rusia.
Melalui kewenangan tersebut, tekanan tidak hanya diarahkan kepada pihak-pihak di Rusia, tetapi juga dapat menjangkau negara yang menjadi pasar utama ekspor energi Moskwa. Secara terpisah, undang-undang yang sama juga memperpanjang sanksi terhadap sektor energi dan persenjataan Iran.
Kongres AS Beri Dukungan Bipartisan
Rancangan undang-undang itu telah disetujui Senat pada bulan lalu sebelum lolos di DPR pada Rabu. Sebanyak 58 anggota Partai Demokrat memberikan dukungan dengan menyeberangi garis partai. Legislasi tersebut menjadi rancangan undang-undang besar pertama terkait Ukraina yang berhasil melewati Kongres dalam lebih dari dua tahun.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya melakukan lobi kepada anggota parlemen menjelang pemungutan suara. Zelenskyy menyebut legislasi tersebut sebagai 'alat yang sangat kuat'. Para pendukung paket itu mengatakan tujuannya adalah mengurangi aliran dana kepada Kremlin yang digunakan untuk menopang upaya perang dan mendorong Putin menuju perundingan.
Pendukung dan Penentang Berbeda Pandangan
Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson mengatakan undang-undang tersebut memberikan 'tekanan maksimum' terhadap apa yang ia sebut sebagai 'mesin perang Rusia'. Senator Richard Blumenthal juga berharap kebijakan itu dapat membantu membawa Moskwa ke meja perundingan. Kepada Putin, Blumenthal mengatakan, 'Kami tahu cara menghadapi Anda.'
Namun, dukungan terhadap legislasi itu tidak sepenuhnya bulat di kalangan Demokrat. Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menolak rancangan tersebut. Ia memperingatkan bahwa kewenangan tarif dalam undang-undang berpotensi meningkatkan biaya bagi keluarga Amerika dan menyebut ketentuan sanksinya penuh dengan 'celah'.
India Tegaskan Kepentingan Keamanan Energi
India menjadi salah satu negara yang paling terekspos terhadap ancaman tarif baru karena posisinya sebagai salah satu pembeli utama minyak Rusia. Pada pekan ini, India menyatakan bahwa negaranya 'tetap berkomitmen kuat untuk memastikan keamanan energi bagi 1,4 miliar penduduknya'.
Pernyataan tersebut muncul ketika ketentuan tarif baru membuka kemungkinan tekanan lebih besar terhadap negara-negara yang terus membeli energi Rusia. China juga berada dalam posisi serupa karena disebut bersama India sebagai dua importir terbesar minyak mentah Rusia.
Keputusan Trump menandatangani paket sanksi tersebut berlangsung sekitar satu pekan sebelum ia dijadwalkan menerima Presiden China Xi Jinping di Gedung Putih. Dengan berlakunya undang-undang baru, pemerintahan Trump memperoleh kewenangan tambahan untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia sekaligus menargetkan pembeli utama minyak dan gas negara tersebut.
