Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diprioritaskan bagi satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi. Kebijakan tersebut disampaikan BGN dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (14/9/2026), setelah lembaga itu mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG. Perluasan layanan dilakukan secara bertahap melalui pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan kebutuhan dan kesiapan setiap wilayah.
Sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional yang dinilai telah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan perubahan sasaran tersebut, BGN memusatkan perhatian pada satuan pendidikan yang dinilai memiliki kebutuhan lebih tinggi, khususnya di wilayah 3T dan daerah yang menghadapi angka stunting tinggi.
BGN Petakan Sekolah yang Belum Terlayani MBG
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan perluasan MBG tidak dilakukan sekaligus di seluruh Indonesia. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan prioritas wilayah serta hasil pemetaan terhadap satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan program.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Mas Dar.
Menurut dia, pendekatan berbasis prioritas diperlukan agar perluasan layanan MBG diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan. BGN juga mempertimbangkan sebaran satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan dalam menentukan lokasi pelaksanaan program.
Maluku dan Papua menjadi contoh wilayah yang mendapat perhatian dalam rencana perluasan tersebut. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah itu yang belum terlayani MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Pembukaan SPPG Dilakukan Bertahap
Untuk menunjang perluasan MBG, BGN akan membuka SPPG di wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas. SPPG merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan mendukung penyelenggaraan layanan MBG di daerah yang membutuhkan.
Namun, pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak. BGN menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan serta kesiapan masing-masing wilayah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya agar perluasan program dapat berlangsung secara terukur.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Mas Dar.
Dengan pola bertahap, BGN akan mengarahkan pembukaan dapur SPPG pada wilayah yang telah dipetakan sebagai sasaran prioritas. Pelaksanaan tetap mempertimbangkan kondisi dan kesiapan di lapangan, termasuk kebutuhan satuan pendidikan yang belum terlayani.
Perluasan MBG Harus Aman dan Tepat Sasaran
Mas Dar menegaskan, percepatan perluasan layanan MBG harus berjalan seiring dengan pengelolaan program yang aman, efisien, dan tepat sasaran. Karena itu, BGN tidak hanya mengejar penambahan cakupan layanan, tetapi juga memperhatikan tahapan pelaksanaan sebelum dapur SPPG dibuka.
Menurut dia, kesiapan di lapangan menjadi pertimbangan penting dalam implementasi perluasan program. Pembukaan SPPG akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan setiap wilayah agar layanan MBG dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.
