Headline.co.id, Semarang ~ Kementerian Agama memperkuat kompetensi pimpinan daerah dalam menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menganalisis isu keagamaan. Penguatan ini ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia dan Kepala Kantor Kemenag se-Jawa Tengah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan arahan tersebut di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (13/9/2026), agar kebijakan di daerah disusun berdasarkan pemetaan data dan kondisi sosial-keagamaan yang lebih presisi.
Menurut Nasaruddin, pemanfaatan AI dapat membantu pimpinan daerah mendiagnosis situasi, memetakan potensi persoalan, dan menggali kearifan lokal sebelum kebijakan diterapkan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah bias serta kesalahan dalam memahami dinamika keagamaan di tengah masyarakat.
AI Dipakai untuk Memetakan Isu Keagamaan
Nasaruddin menegaskan, Kepala Kanwil dan Kepala Kankemenag perlu memiliki kecakapan literasi digital. Menurut dia, AI dapat menjadi instrumen analisis untuk memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat sebelum jajaran Kemenag mengambil langkah di lapangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kita bisa tahu, sebelum turun ke daerah, cermin ke sini (data analitik AI) dulu. Instrumen ini sangat objektif merekam apa yang hidup di dalam masyarakat, sehingga bisa memberikan konsultasi strategis dan mengarahkan kita untuk melakukan langkah-langkah yang tepat,” terang Nasaruddin di Semarang.
Ia menyebut persoalan keagamaan yang dihadapi daerah semakin kompleks. Beberapa di antaranya adalah isu pendirian rumah ibadah di wilayah heterogen, dinamika aliran keagamaan non-mainstream, serta potensi gesekan yang dipengaruhi politik lokal.
Dalam situasi tersebut, pendekatan konvensional dinilai tidak lagi cukup. Pimpinan daerah perlu memiliki pemetaan data yang presisi agar kebijakan yang dirumuskan tidak mengalami misdiagnosis.
Simulasi AI Tampilkan Tantangan di Daerah
Dalam arahannya, Nasaruddin melakukan simulasi pemanfaatan instrumen AI di hadapan para Kepala Kanwil. Simulasi itu menunjukkan kemampuan teknologi dalam menjabarkan kelemahan dan tantangan isu keagamaan di suatu provinsi.
Dengan menggunakan kata kunci yang tepat, instrumen AI dapat menyajikan identifikasi masalah secara terstruktur. Teknologi tersebut juga dapat memberikan referensi penyelesaian yang berkaitan dengan tradisi masyarakat setempat.
Nasaruddin mencontohkan penggunaan AI untuk mempelajari daerah dengan tingkat kerukunan yang tinggi. Analisis tersebut, kata dia, dapat membantu mengidentifikasi kearifan lokal yang berperan dalam menjaga kerukunan, termasuk ikatan kekerabatan yang melampaui batas agama.
“Misalnya kita ingin tahu rahasia kesuksesan suatu daerah yang tingkat kerukunannya paling tinggi, AI bisa menjabarkan kearifan lokalnya, seperti ikatan kekerabatan yang melampaui batas agama. Ini bisa menjadi materi perbandingan yang memperkaya referensi Kakanwil dalam mengakomodasi solusi di wilayahnya masing-masing,” jelas Nasaruddin.
Kemenag Dorong Adaptasi Birokrasi
Optimalisasi AI diharapkan membuat kepemimpinan di tingkat wilayah lebih responsif dan berlandaskan data. Nasaruddin menginstruksikan jajaran Kemenag untuk menyesuaikan perangkat kerja dan pola pikir birokrasi dengan perkembangan teknologi tersebut.
Menurut dia, penggunaan AI dapat membantu pimpinan merumuskan langkah yang lebih komprehensif dalam menjaga kerukunan dan meningkatkan pelayanan kepada umat.
“Memimpin itu menjadi tidak terlalu berat jika kita tahu cara memanfaatkan instrumen ini. Oleh karena itu, saya tekankan kepada seluruh jajaran untuk menggunakan sarana teknologi ini dengan baik. Pikiran-pikiran cerdas tentang apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kerukunan dan pelayanan umat dapat dirumuskan dengan lebih komprehensif,” pungkas Nasaruddin.
Kemenag menargetkan penguatan kompetensi digital tersebut dapat mendukung penyusunan regulasi dan penanganan isu di daerah. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya responsif, tetapi juga presisi, berbasis data, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
