Headline.co.id, Banjarbaru ~
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah menerima arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Arahan itu disampaikan saat Wapres meninjau Posko Penanganan Darurat Karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026). Penguatan operasi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemadaman serta menangani dampak asap, terutama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menerima langsung arahan tersebut. Fokus penanganan mencakup perlindungan kelompok rentan, keselamatan anak sekolah, pemadaman di sekitar kawasan pendidikan, serta optimalisasi teknologi melalui pemadaman darat, udara, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
BNPB Prioritaskan Kelompok Rentan dan Sekolah
Dalam peninjauan posko, Gibran meminta BNPB memberikan perhatian penuh kepada masyarakat yang terdampak paparan asap karhutla. Kawasan di sekitar sekolah juga diminta menjadi salah satu prioritas pemadaman untuk melindungi anak-anak dari dampak kebakaran dan kabut asap.
“Kami meminta Bapak Kepala BNPB agar memberikan atensi penuh penanganan darurat karhutla, khususnya kelompok rentan yang terdampak asap karhutla,” jelas Wapres Gibran.
Wapres juga menekankan pentingnya koordinasi sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) dibuka kembali. Keputusan tersebut perlu dibahas secara matang bersama pihak keluarga murid dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan anak-anak.
“Untuk daerah yang dekat dengan sekolah, tolong menjadi prioritas pemadaman (api),” kata Wapres Gibran.
Gibran kemudian menginstruksikan agar pembukaan kembali KBM di Kalimantan Selatan dikoordinasikan dengan pihak keluarga. Arahan ini disampaikan seiring dampak asap karhutla terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan peserta didik.
ISPU PM2,5 di Kalbar Berada pada Level Berbahaya
Penguatan operasi BNPB dilakukan di tengah kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Berdasarkan kondisi per 8 September 2026, kepekatan kabut asap dan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) PM2,5 berada pada level Berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 kilometer.
Kondisi tersebut tercatat menyebabkan 1.337 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 14 kabupaten/kota. Dampak kabut asap juga mendorong perpanjangan pembelajaran dari rumah (BDR) bagi anak sekolah pada 7–11 September 2026.
Untuk memperkuat penanganan di darat, BNPB mengerahkan 15.091 personel gabungan. Mereka terdiri atas unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, DLHK, perusahaan, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Para personel melakukan penetrasi, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, serta penyisiran titik asap pada 31 titik api prioritas. Operasi ini didukung ratusan rol selang penyalur air, mesin pompa mini dan medium, waterax, tandon air, serta embung buatan di lokasi yang minim sumber air.
Dari total luas lahan terbakar sekitar 691,74 hektare pada hari tersebut, tim gabungan darat berhasil memadamkan sekitar 155,96 hektare. Pemadaman dilakukan di sejumlah kawasan prioritas, lain Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, dan Singkawang.
Pemadaman Udara dan Modifikasi Cuaca Diintensifkan
Selain operasi darat, BNPB menyiagakan dua helikopter patroli dan sembilan helikopter water bombing. Armada tersebut termasuk unit Super Puma, Sikorsky Black Hawk, dan Mi-17.
Jarak pandang yang sangat rendah sempat menyebabkan penundaan penerbangan di Supadio Base. Namun, operasi pemadaman udara tetap dilaksanakan dari Ketapang Base menggunakan helikopter Sikorsky EH-60A dan Mi-17-IV.
Kedua helikopter itu menjatuhkan sekitar 520.000 liter air melalui 84 kali penyiraman. Operasi tersebut menyasar wilayah Desa Sungai Pelang, Negeri Baru, dan Sungai Besar.
BNPB juga mengintensifkan OMC menggunakan tiga unit pesawat, yakni satu Cassa NC-2121 TNI AU dan dua Cessna Grand Caravan. Penyemaian bahan NaCl dilakukan pada setiap potensi pertumbuhan awan di wilayah Sanggau, Sekadau, Sintang, Kubu Raya, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.
Operasi modifikasi cuaca tersebut berhasil memicu hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di sejumlah daerah terdampak. Gibran meminta setiap peluang pertumbuhan awan potensial segera dimanfaatkan untuk penyemaian guna membantu mengendalikan karhutla.
“Kami sudah punya posko OMC dan setiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Sejalan dengan arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden, sekecil apapun ada peluang pertumbuhan awan maka laksanakan OMC, termasuk di daerah di sekitar Kalimantan dan Sumatra tidak ada karhutlanya untuk membasahi lahan agar api tidak meluas,” ungkap Gibran Rakabuming Raka.
Arahan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk mengoptimalkan rekayasa cuaca secara presisi. Langkah itu ditujukan untuk mencegah karhutla meluas sebelum kondisi kekeringan dan kepekatan asap semakin memburuk.
BNPB Pastikan Dukungan bagi Personel
Suharyanto menegaskan BNPB akan memobilisasi seluruh sumber daya untuk mendukung operasi penanganan darurat karhutla. Dukungan tersebut mencakup pemenuhan alat pelindung diri (APD) serta sarana dan prasarana bagi personel di lapangan.
Sinergi lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar penanganan karhutla berjalan terukur dan responsif. Keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan dan anak-anak, menjadi prioritas dalam operasi darat, udara, dan OMC.
