Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Kerja sama ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan RDTR dalam jumlah besar sekaligus mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik yang dapat diperluas untuk mendukung penyelesaian RDTR di berbagai daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam rapat koordinasi tersebut.
Target 1.703 RDTR hingga 2028
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR dalam periode 2026–2028. Khusus pada 2026, penyelesaian RDTR ditargetkan mencapai 500 RDTR.
Untuk mengejar target tersebut, Kementerian ATR/BPN membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Melalui skema kerja sama itu, ditargetkan dapat diselesaikan 62 paket dengan volume 145 RDTR di 18 provinsi.
Konsentrasi penyusunan RDTR melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lain berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN telah meminta kesediaan 40 perguruan tinggi untuk terlibat dalam kerja sama tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyampaikan kesediaan, yang terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri dan 18 perguruan tinggi swasta.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.
38 perguruan tinggi siap berkolaborasi
Setelah tahap penyampaian kesediaan, Kementerian ATR/BPN akan membentuk tim pelaksana yang melibatkan para ahli dari perguruan tinggi. Tim tersebut akan mendukung proses penyusunan RDTR sesuai kebutuhan di berbagai daerah.
“Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” kata Suyus.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas kapasitas penyusunan RDTR sekaligus memanfaatkan kompetensi akademik dan tenaga ahli yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Rapat koordinasi diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah secara daring.
572 RDTR telah terintegrasi dengan OSS
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang Agustus 2026.
Ossy mengatakan, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar peluang proses perizinan berusaha dilakukan secara cepat dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” terang Ossy.
RDTR memberikan kepastian mengenai pemanfaatan ruang pada tingkat yang lebih rinci. Ketika RDTR tersedia dan terintegrasi dengan OSS, proses konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara lebih terukur.
Kondisi itu mendukung masyarakat dan pelaku usaha dalam menentukan lokasi serta rencana kegiatan yang akan dikembangkan. Percepatan penyusunan RDTR juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan iklim usaha yang lebih pasti.
Hadir secara langsung dalam rapat tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.
