Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Sosial Saifullah Yusuf menempatkan pemutakhiran data sebagai bagian penting dalam memperbaiki ketepatan sasaran program sosial pemerintah di tengah keluhan masyarakat mengenai posisi desil yang dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan konsolidasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang digunakan sebagai rujukan data sosial ekonomi. Pemerintah kini membuka ruang koreksi melalui sejumlah kanal ketika ditemukan ketidaksesuaian antara data dan fakta di lapangan.
Saifullah Yusuf menjelaskan ketidaktepatan dapat terjadi dalam bentuk inclusion error maupun exclusion error. Dalam konteks yang disampaikannya, persoalan dapat muncul ketika warga yang tidak layak justru tercakup sebagai penerima manfaat atau ketika masyarakat yang sebenarnya layak malah tidak masuk dalam sasaran. Karena itu, proses pemutakhiran diposisikan sebagai mekanisme untuk memperbaiki informasi yang belum sesuai.
Menurut Saifullah Yusuf, konsolidasi data dilakukan dengan menghubungkan data yang dimiliki kementerian dan lembaga di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik. “BPS yang mengendalikan, kita semua membantu untuk melakukan pemutakhiran,” kata Gus Ipul. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan data tidak hanya menjadi urusan satu instansi, tetapi membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan informasi dari masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pembukaan ruang koreksi juga menunjukkan bahwa data desil bukan informasi yang harus diperlakukan sebagai gambaran permanen kondisi sebuah keluarga. Perubahan sosial, demografi, dan ekonomi dapat membuat informasi yang sebelumnya sesuai menjadi tidak lagi mencerminkan keadaan terbaru.
Ketidaksesuaian Desil Bisa Muncul dalam Proses Konsolidasi Data
Saifullah Yusuf mengakui proses konsolidasi dapat menyisakan kondisi ketika informasi belum sepenuhnya sinkron. Pemerintah selama ini menyambungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk membangun basis yang digunakan secara bersama dalam menentukan sasaran program.
Dalam proses tersebut, temuan di lapangan menjadi penting karena data administratif tidak selalu langsung menggambarkan perubahan terbaru pada sebuah keluarga. Ketika masyarakat menemukan perbedaan, pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran agar informasi tersebut dapat disampaikan dan diproses melalui kanal yang tersedia.
Inilah konteks di balik dibukanya pengaduan melalui jalur desa atau kelurahan, SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, Command Center atau Call Center, serta WhatsApp Center. Keberadaan beberapa jalur memberi kesempatan bagi warga untuk ikut mengoreksi informasi ketika menemukan data yang dinilai tidak sesuai.
Data Sosial Ekonomi Bersifat Dinamis
Gus Ipul menekankan kondisi penduduk berubah dari waktu ke waktu. Setiap hari dapat terjadi kelahiran, kematian, perpindahan tempat tinggal, dan pernikahan. Pada saat yang sama, keadaan ekonomi keluarga juga dapat naik atau turun sehingga informasi kesejahteraan memerlukan pembaruan.
Dinamika itu menjelaskan mengapa pemutakhiran tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan sekali selesai. Data yang tepat pada satu periode dapat membutuhkan penyesuaian setelah terjadi perubahan kondisi keluarga. Karena itu, laporan masyarakat berfungsi sebagai salah satu masukan dalam menjaga kesesuaian data dengan keadaan di lapangan.
Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan terdapat informasi yang belum sinkron selama konsolidasi berlangsung. Sikap tersebut penting karena posisi desil berkaitan dengan penggunaan data untuk menentukan kelompok sasaran sejumlah program sosial.
Mengapa Akurasi Desil Berpengaruh pada Program Sosial
Saifullah Yusuf menegaskan akurasi data menentukan apakah program pemerintah mencapai masyarakat yang berhak. Dengan demikian, persoalan desil bukan semata persoalan pencatatan administratif, melainkan dapat berkaitan dengan penentuan sasaran bantuan sosial maupun subsidi sosial.
Keluhan masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran menjadi salah satu latar belakang konsolidasi data yang dilakukan pemerintah. Saifullah Yusuf menyebut pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki data sekaligus menjawab kritik mengenai adanya bantuan atau subsidi yang diterima pihak yang tidak berhak.
Dalam konteks tersebut, inclusion error dan exclusion error menjadi dua masalah yang sama-sama perlu diperhatikan. Koreksi tidak hanya ditujukan untuk memasukkan masyarakat yang semestinya memperoleh manfaat, tetapi juga memperbaiki sasaran apabila terdapat penerima yang kondisinya sudah tidak sesuai.
Pembagian Peran BPS, Kemensos, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
Berdasarkan penjelasan Saifullah Yusuf, BPS menjadi pengelola DTSEN. Kementerian Sosial dan pemerintah daerah membantu proses pemutakhiran, termasuk melalui operator data di desa atau kelurahan dan penggunaan SIKS-NG. Mekanisme tersebut membentuk jalur institusional dari tingkat masyarakat hingga pengelolaan data nasional.
Di luar mekanisme formal, masyarakat juga dilibatkan melalui aplikasi Cek Bansos, pusat layanan, dan WhatsApp Center. Keterlibatan warga menjadi penting karena merekalah yang dapat menyampaikan perubahan atau ketidaksesuaian kondisi yang terjadi secara langsung di lingkungan masing-masing.
Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah mengapresiasi laporan warga mengenai posisi desil yang dianggap tidak sesuai. Laporan tersebut kemudian dapat menjadi bagian dari proses pemutakhiran. Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya menjaga agar konsolidasi DTSEN tidak berhenti pada penggabungan basis data, tetapi terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
