Headline.co.id, Jakarta ~ Hingga 31 Maret 2026, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap kuat dan sehat, serta efektif dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini disampaikan oleh Deni Surjantoro dalam siaran persnya pada Kamis (30/4/2026). Deni menegaskan bahwa APBN terus hadir untuk menjaga daya tahan ekonomi, mendukung masyarakat, dan memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten.
Dari sisi perpajakan, penerimaan mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2% dari target APBN, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 14,3% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Penerimaan pajak sendiri terealisasi sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7% dari APBN dan tumbuh kuat hingga 20,7% (yoy). “Penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang sangat baik,” kata Deni.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2% dari APBN, meskipun mengalami kontraksi sebesar 12,6% (yoy). Meskipun demikian, sektor ini tetap memberikan kontribusi penting dalam mendukung penerimaan negara serta menjaga stabilitas perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4% dari target APBN. Walaupun mengalami normalisasi dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusinya tetap signifikan dalam memperkuat struktur pendapatan negara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp815,0 triliun atau 21,2% dari APBN, dengan pertumbuhan pesat sebesar 31,4% (yoy). Akselerasi ini mencerminkan langkah cepat pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun atau 19,4% dari APBN, menunjukkan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, termasuk belanja kementerian/lembaga, perlindungan sosial, serta program yang langsung dirasakan masyarakat. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5% dari APBN, sebagai upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam meningkatkan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, program prioritas pemerintah juga terus berjalan. Hingga 27 April 2026, realisasi program MBG telah mencapai Rp70,2 triliun dengan menjangkau 61,96 juta penerima serta melibatkan 27.735 satuan pelaksana. Dari sisi keseimbangan fiskal, APBN mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun. Pemerintah menilai posisi ini masih terjaga, terukur, dan sesuai dengan desain APBN 2026.
Pembiayaan anggaran pun tetap dikelola secara hati-hati, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan, guna memastikan keberlanjutan fiskal tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
