Headline.co.id, Jogja ~ Proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan kini tengah menghadapi evaluasi kritis. Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah besar untuk mendanai proyek koperasi ini, namun pendekatan terpusat (top-down) yang diterapkan memicu perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip koperasi yang seharusnya berbasis sukarela dan gotong royong.
Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, menilai bahwa pendekatan top-down dalam pengembangan KDMP dapat menghambat pencapaian tujuan ideal koperasi. Menurutnya, model ini berpotensi menimbulkan penyeragaman kelembagaan ekonomi di tingkat desa, padahal setiap desa memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda. Hempri mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman masa lalu dengan Koperasi Unit Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang sering kali tidak sesuai dengan karakteristik lokal.
Hempri menekankan pentingnya inovasi dari pengurus KDMP yang berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kreativitas dalam memetakan peluang usaha yang prospektif dan berdampak positif bagi masyarakat sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih intensif dalam memberikan pendampingan, baik dari sisi manajemen dan tata kelola koperasi maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Hempri menyoroti pentingnya menghindari politisasi koperasi. Ia menegaskan bahwa selama koperasi hanya dijadikan alat politik, KDMP tidak akan pernah menjadi lembaga ekonomi yang mandiri. Hempri juga menekankan perlunya pengembangan modal sosial dalam koperasi, seperti kepercayaan, kebersamaan, keterbukaan, dan sinergitas pengurus dan anggota. Dengan demikian, KDMP dapat tetap eksis dan berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.
