Headline.co.id, Bireuen ~ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pemulihan 15 ribu hektare tambak di Aceh yang terdampak bencana agar kembali produktif hingga akhir 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir. Program ini dijalankan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera.
Pada tahap awal, KKP menargetkan sekitar 5.200 hektare tambak dapat kembali beroperasi paling lambat September 2026. Hingga akhir Juli, seluas 694 hektare tambak telah difungsikan kembali melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin. Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha Donny Oktopura, menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari perbaikan fisik, tetapi juga dari pulihnya produktivitas masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
“Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari selesainya perbaikan fisik, tetapi juga dari pulihnya produktivitas masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan,” ujar Andy, Rabu (29/7/2026).
Untuk mempercepat proses rehabilitasi, KKP mengerahkan 12 unit ekskavator ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sebanyak delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat perbaikan tambak di sejumlah kabupaten di Aceh. Selain itu, KKP juga menyalurkan bantuan berupa mesin kapal dan 100 unit kotak pendingin berkapasitas 300 liter bagi nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
Pengaktifan kembali tambak diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan penerapan teknologi budidaya tradisional plus, setiap hektare tambak diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang dalam satu siklus budidaya selama tiga bulan. Dengan asumsi harga rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzet mencapai sekitar Rp30 juta per hektare setiap siklus.
Seluruh bantuan berupa benih, pakan, dan sarana produksi diberikan tanpa pungutan biaya. Penyuluh perikanan bersama pemerintah daerah juga akan mendampingi petambak hingga masa panen agar program berjalan optimal dan tepat sasaran. Fazil, seorang petambak asal Pidie Jaya, mengaku bantuan tersebut menjadi dorongan bagi dirinya untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya terdampak bencana.
“Bantuan ini sangat membantu kami untuk memulai kembali usaha setelah bencana,” katanya.
Selain sektor perikanan, pemulihan ekonomi masyarakat juga diperkuat melalui sektor perkebunan. Kementerian Pertanian menyiapkan empat juta bibit kopi untuk mendukung rehabilitasi kebun di kawasan Gayo, sehingga petani dapat kembali mengembangkan komoditas unggulan Aceh tersebut. Kepala Posko Satgas PRR Wilayah Aceh, Safrizal ZA, menyatakan bahwa bantuan produktif akan terus diperluas untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
“Kami akan terus memperluas bantuan produktif untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana,” ujar Safrizal.
