Headline.co.id, Banda Aceh ~ Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk memulihkan lahan sawah dan perkebunan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Dana ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Aceh.
Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Mualem menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas dukungan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan sektor pertanian di Aceh. “Kami sangat menghargai perhatian dan dukungan dari Kementerian Pertanian,” kata Mualem di Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Nurlis menjelaskan bahwa Gubernur telah menerima laporan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, mengenai perkembangan pelaksanaan program pemulihan lahan terdampak bencana serta pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan. Menurut Azanuddin, anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota kepada Kementerian Pertanian.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemulihan lahan pertanian, pengadaan alat dan mesin pertanian, serta penyediaan benih padi dan jagung guna mempercepat pemulihan produksi pangan di berbagai wilayah terdampak. Berdasarkan data yang disampaikan kepada Gubernur, bencana hidrometeorologi telah merusak sekitar 57.485 hektare lahan sawah, dan hingga saat ini, proses optimasi dan pemulihan telah berjalan di lahan seluas 40.852 hektare.
Sementara itu, lahan perkebunan yang terdampak mencapai 60.438 hektare, dengan proses pemulihan yang sedang berlangsung pada area seluas 40.418 hektare. Menanggapi perkembangan tersebut, Mualem meminta seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan di Aceh untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. “Koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan pemulihan berjalan efektif,” ujar Nurlis.
Mualem menegaskan bahwa percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan menjadi prioritas karena sebagian besar masyarakat Aceh menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, sekitar 38–41 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Sektor ini juga memberikan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh, sehingga keberlanjutan aktivitas pertanian menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Komitmen tersebut juga kembali ditegaskan Gubernur saat sambutan pada Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD PERHIPTANI Kabupaten/Kota se-Aceh Masa Bakti 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu (25/7/2026), yang dibacakan oleh Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia. “Pemulihan sektor pertanian adalah prioritas utama kami,” demikian pesan Gubernur.
