Headline.co.id, Gorontalo ~ Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kepala BKAD Provinsi Gorontalo Sukril Gobel saat mengikuti presentasi dan wawancara pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Kota Gorontalo, Kamis (24/9/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo untuk melihat pelaksanaan keterbukaan informasi pada setiap perangkat daerah. Proses itu dilakukan melalui presentasi dan wawancara setelah pimpinan OPD memenuhi passing grade pada tahap pengisian kuesioner.
Sukril mengatakan, keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan data, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan mutu layanan pemerintah. Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
“BKAD berkomitmen memastikan informasi publik yang menjadi hak masyarakat tersedia secara terbuka, akurat dan mudah diakses, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan,” tegas Sukril.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Monev KIP Menilai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Presentasi dan wawancara pimpinan OPD merupakan salah satu tahapan dalam Monev KIP 2026. Tahapan tersebut diikuti oleh pimpinan perangkat daerah yang telah memenuhi passing grade pada pengisian kuesioner.
Melalui proses ini, Komisi Informasi Provinsi Gorontalo menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD. Keikutsertaan BKAD dalam tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel.
BKAD menyatakan penguatan keterbukaan informasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, badan tersebut juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan informasi.
BKAD Tingkatkan Kompetensi Petugas PPID
Menurut BKAD, peningkatan kompetensi petugas PPID diperlukan untuk menjaga kualitas layanan informasi. Langkah itu diarahkan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan informasi yang harus dikecualikan tetap dijaga. Dengan demikian, keterbukaan informasi tetap berjalan berdasarkan klasifikasi informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BKAD menempatkan keseimbangan pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sebagai bagian dari pengelolaan layanan publik. Informasi yang dibuka kepada publik harus disajikan secara tepat, sedangkan informasi tertentu tetap dikelola sesuai ketentuan.
Informasi Keuangan dan Aset Disajikan Lebih Ringkas
Dalam memperkuat layanan informasi, BKAD juga mengembangkan penyajian informasi mengenai keuangan dan aset daerah. Informasi tersebut disusun secara ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Pengembangan penyajian informasi itu lain dilakukan melalui visualisasi data. Namun, publikasi tetap mengacu pada klasifikasi informasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Upaya tersebut diharapkan mendukung penyampaian informasi keuangan dan aset daerah secara lebih jelas. Dengan penyajian yang ringkas dan mudah dipahami, layanan informasi BKAD diarahkan agar dapat diakses masyarakat sesuai hak dan ketentuan yang berlaku.
Keikutsertaan BKAD dalam Monev KIP 2026 menjadi bagian dari penguatan tata kelola informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Langkah itu berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
