Headline.co.id, Gorontalo ~ Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi teknis untuk membahas penyusunan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut difasilitasi Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan serta Analisis Beban Kerja (Anjab-ABK) Biro Organisasi. Pembahasan dilakukan untuk memetakan, menghitung, dan menyelaraskan kebutuhan riil analis kebijakan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini ditempuh untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data dan bukti di tengah percepatan transformasi birokrasi serta penyederhanaan struktur organisasi.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Heriyanto Uwete menyatakan, keberadaan JF Analis Kebijakan berperan penting dalam menjembatani hasil riset teknis dengan proses pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah.
Menurut Heriyanto, kebijakan publik perlu disusun berdasarkan kajian yang mendalam dan terukur, bukan sekadar asumsi. Karena itu, penyusunan formasi JF Analis Kebijakan dipandang sebagai bagian dari penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merumuskan kebijakan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Perubahan lanskap birokrasi saat ini menuntut setiap kebijakan publik yang lahir tidak lagi didasarkan pada asumsi, melainkan kajian yang mendalam dan terukur. Oleh karena itu, penyusunan formasi kebutuhan JF Analis Kebijakan hari ini bukan sekadar mengisi kekosongan formasi kepegawaian, melainkan investasi strategis untuk melahirkan dapur pemikir kebijakan yang tangguh bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujar Heriyanto, Jumat (25/9/2026).
Pemetaan Kebutuhan JF Analis Kebijakan
Penyusunan kebutuhan formasi JF Analis Kebijakan dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap OPD. Biro Organisasi memfasilitasi pembahasan teknis untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah kebutuhan analis kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Pemetaan tersebut mencakup proses menghitung serta menyelaraskan kebutuhan riil formasi. Dengan cara itu, penempatan pejabat fungsional Analis Kebijakan diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat dan tidak terlepas dari karakteristik pekerjaan maupun isu strategis yang dihadapi setiap instansi.
Biro Organisasi menyusun peta kebutuhan dengan merujuk pada analisis beban kerja, peta proses bisnis, serta arah prioritas pembangunan daerah Provinsi Gorontalo. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Penempatan Disesuaikan Kompleksitas Isu
Penyusunan peta kebutuhan diarahkan untuk memastikan penempatan pejabat fungsional Analis Kebijakan benar-benar sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi pada masing-masing instansi. Penempatan juga perlu mempertimbangkan kompleksitas isu strategis yang menjadi tanggung jawab OPD.
Kebutuhan tersebut berkaitan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan berbasis data dan bukti atau evidence-based policy. Dalam kerangka itu, JF Analis Kebijakan memiliki peran dalam menyediakan kajian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan daerah.
Heriyanto menegaskan, penataan formasi tidak cukup hanya melihat kebutuhan saat ini. Perencanaan juga harus memperhitungkan kebutuhan jangka menengah serta jenjang karier pejabat fungsional.
Distribusi Kompetensi di Sektor Prioritas
Selain proyeksi kebutuhan jangka menengah, penataan formasi JF Analis Kebijakan juga ditujukan untuk menjaga pemerataan kompetensi di seluruh sektor prioritas daerah. Pertimbangan tersebut diperlukan agar kebutuhan tenaga analis kebijakan dapat disesuaikan dengan arah pembangunan Provinsi Gorontalo.
Heriyanto menambahkan, penataan formasi harus memperhitungkan proyeksi kebutuhan jangka menengah dan jenjang karier para pejabat fungsional. Dengan demikian, pendistribusian kompetensi diharapkan dapat berlangsung secara merata di seluruh sektor prioritas daerah.
Rapat koordinasi teknis ini menjadi bagian dari proses Biro Organisasi dalam mematangkan kebutuhan formasi JF Analis Kebijakan. Hasil pemetaan nantinya menjadi dasar untuk menyesuaikan penempatan pejabat fungsional dengan kebutuhan, beban kerja, proses bisnis, dan isu strategis di setiap OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
