Headline.co.id, Pangandaran ~ Dalam rangka memperingati dua dekade tsunami Pangandaran, Jawa Barat, UNESCO melalui Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS) menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam keberhasilan sistem peringatan dini tsunami. Meskipun teknologi pemantauan telah berkembang pesat, kesiapsiagaan masyarakat tetap menjadi faktor kunci. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat ICG/IOTWMS, Srinivasa Kummar T, dalam acara peringatan yang diadakan secara daring pada Kamis (16/7/2026).
Srinivasa Kummar T, yang mengikuti acara secara virtual dari Bali, menyatakan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko tsunami dan langkah penyelamatan diri. “Kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami dan langkah penyelamatan diri,” ujar Srinivasa. Ia mendampingi delegasi dari 10 negara anggota Samudra Hindia yang mempelajari praktik terbaik mitigasi bencana di Indonesia.
Srinivasa mengenang tragedi tsunami Pangandaran yang dipicu oleh gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 17 Juli 2006. Bencana tersebut menewaskan lebih dari 668 orang dan menjadi salah satu tsunami paling mematikan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa gempa tersebut termasuk dalam kategori tsunami earthquake, yaitu jenis gempa yang menghasilkan guncangan relatif lemah tetapi dapat memicu gelombang tsunami yang sangat merusak. “Gempa tersebut tergolong tsunami earthquake,” ungkapnya.
Pada saat bencana terjadi, sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia masih dalam tahap awal pembangunan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascatsunami Aceh 2004. Kini, Indonesia telah memiliki Indonesian Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang lebih modern, didukung oleh kolaborasi regional, investasi berkelanjutan, penguatan riset ilmiah, serta kemitraan internasional melalui UNESCO-IOC. Namun, ancaman tsunami terus berkembang, termasuk tsunami nonseismik seperti yang terjadi di Palu, Selat Sunda, dan akibat letusan gunung berapi bawah laut di Tonga.
Srinivasa menekankan bahwa teknologi pemantauan, sensor, dan pemodelan ilmiah tidak akan efektif tanpa kesiapan masyarakat untuk merespons peringatan yang diberikan. “Teknologi pemantauan tidak akan efektif tanpa kesiapan masyarakat,” tegas Srinivasa. Ia menjelaskan bahwa rantai keselamatan hanya akan berfungsi jika masyarakat memahami risiko di wilayahnya, memercayai informasi peringatan dini, serta mengetahui jalur dan prosedur evakuasi yang harus dilakukan ketika tsunami mengancam.
Prinsip kesiapsiagaan yang berpusat pada masyarakat ini terus dikembangkan oleh UNESCO-IOC di berbagai negara anggota Samudra Hindia. Dalam kesempatan yang sama, Srinivasa juga menyampaikan apresiasi kepada tujuh komunitas yang diakui sebagai Tsunami Ready karena telah memenuhi standar internasional dalam kesiapsiagaan menghadapi tsunami. Ia memberikan penghargaan kepada BMKG, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, National Tsunami Ready Board, para peneliti, serta para pemimpin komunitas yang terus memperkuat pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir Indonesia.
Melalui sinergi penguatan ilmu pengetahuan, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat, Srinivasa berharap kawasan pesisir Samudra Hindia semakin tangguh menghadapi ancaman tsunami, sehingga mampu melindungi lebih banyak jiwa di masa mendatang.
