Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah (Pemda) akan memaksimalkan pelaksanaan program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Komitmen ini sejalan dengan rencana penerbitan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bertujuan mempercepat pencapaian target 400 ribu penerima BSPS. Pernyataan ini disampaikan oleh Tito Karnavian dalam keterangan resmi pada Rabu, 15 Juli 2026. “Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, tidak layak,” ujar Tito.
Mendagri Tito menjelaskan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) secara in situ menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara pembangunan huntap bagi warga yang direlokasi dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito mengakui bahwa pembangunan ribuan huntap bukanlah tugas yang mudah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Oleh karena itu, Tito mengapresiasi kesiapan Kementerian PKP yang terus mematangkan rencana pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. “Jujur, saya lega sebagai Kasatgas karena melihat timeline-nya dan rencana-rencana on progres, bagus. Bahkan sudah banyak koordinasi termasuk tanah sudah diperoleh itu betul-betul melegakan dan akan kita follow up nanti,” ungkapnya.
Untuk mempercepat implementasi program ini, Mendagri akan menindaklanjuti rencana tersebut bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Direktur Utama PT PLN, serta seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra.
