Headline.co.id, Pemerintah Kabupaten Pangandaran ~ Jawa Barat, memanfaatkan pengalaman dari tragedi tsunami pada 17 Juli 2006 sebagai momentum untuk membangun kawasan pesisir yang lebih aman dan tangguh. Bencana yang menewaskan lebih dari 600 orang ini menjadi pelajaran penting, sehingga aspek mitigasi bencana kini diintegrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan oleh Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, dalam webinar peringatan 20 tahun tsunami Pangandaran yang diadakan bersama BMKG, UNESCO, dan BNPB pada Kamis, 16 Juli 2026.
Citra menjelaskan bahwa gempa bermagnitudo 7,7 yang memicu tsunami dua dekade lalu memberikan pelajaran berharga karena banyak masyarakat yang saat itu belum memahami ancaman di wilayah pesisir. Pengalaman ini mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan mitigasi sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan. “Pengalaman pahit ini menjadi titik balik bagi kami untuk membangun ketangguhan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Selama dua dekade terakhir, Pemkab Pangandaran telah memperkuat strategi pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana melalui tiga langkah utama. Pertama, memperkuat penataan ruang berbasis risiko serta pembangunan infrastruktur pelindung pesisir. Pemkab memperketat regulasi zonasi kawasan permukiman di sepanjang pantai agar pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat. Selain itu, berbagai infrastruktur pelindung terus dibangun untuk mengurangi dampak apabila tsunami kembali terjadi.
Langkah kedua adalah memperkuat jalur dan fasilitas evakuasi mandiri. Pemerintah daerah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas dengan memasang ratusan rambu jalur evakuasi di kawasan pantai serta menetapkan titik-titik evakuasi sementara yang mudah dijangkau. “Kami memastikan bahwa masyarakat dapat dengan cepat dan aman menuju tempat yang lebih tinggi saat terjadi ancaman tsunami,” jelasnya.
Langkah ketiga adalah mempercepat penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai program ketangguhan berbasis komunitas. Pemkab Pangandaran juga memperluas pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (KSB), serta Program Tsunami Ready Community yang difasilitasi BMKG. “Kolaborasi pemerintah daerah, BMKG, pemerintah pusat, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan,” tegas Citra.
Ia menambahkan bahwa melalui sinergi tersebut, Pangandaran optimistis mampu mengubah duka akibat tsunami menjadi kekuatan untuk membangun kawasan pesisir yang lebih tangguh, aman, dan siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.
