Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran dengan memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Saat ini, transaksi QRIS di Jakarta menyumbang sekitar 38 persen dari total transaksi QRIS nasional. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong digitalisasi transaksi di berbagai sektor, termasuk pasar rakyat.
Pramono Anung mengungkapkan bahwa seluruh 153 pasar yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta kini telah mengadopsi sistem pembayaran digital melalui QRIS. Selain itu, sekitar 422.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta juga telah memanfaatkan transaksi digital dalam menjalankan usahanya. “Kami berharap pemanfaatan QRIS terus meningkat seiring berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk melalui kompetisi digitalisasi pasar yang akan kembali digelar,” ujar Pramono saat membuka Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
BI Perluas Ekosistem Pembayaran Digital
Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa perluasan penggunaan QRIS menjadi salah satu program utama dalam Jakarta Kreatif Festival 2026. Melalui program QRIS Jelajah Indonesia, BI DKI Jakarta terus memperluas adopsi pembayaran digital sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di ibu kota. “Sinergi Bank Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, OJK, perbankan, BUMD, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, hingga komunitas menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi Jakarta,” kata Iwan.
Selain itu, BI juga menjalankan Program Cinta, Bangga, Paham Rupiah, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui aktivasi wakaf, serta program keberlanjutan melalui gerakan pilah sampah. Iwan menambahkan bahwa Jakarta Kreatif Festival tidak hanya menjadi ajang promosi ekonomi kreatif, tetapi juga menjadi sarana mempercepat digitalisasi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan daya saing ibu kota.
