Headline.co.id (Jakarta) ~ Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah memberikan perhatian dan membantu usaha pers yang juga ikut terdampak pandemi agar mampu bertahan dan terus produktif dalam membantu pemerintah melakukan diseminasi informasi COVID-19 kepada masyarakat.
baca juga: Dukung Kelancaran Pendistribusian Logistik, PUPR Rampungkan Flyover Martadinata Gaplek Tangsel
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Sukamta mengatakan bahwa pers memiliki peran penting dalam pandemi COVID-19 mulai dari diseminasi informasi, edukasi kepada masyarakat hingga perang melawan hoaks.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menirutnya, tanpa bantuan pers, berbagai informasi pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat luas sehingga pemerintah harus membantu usaha pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita.
Sebagian usaha pers sebelum pandemi datang, lanjut Sukamta, ada yang sudah kesulitan karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi lewat media elektronik dan ketika pandemi, kondisi semakin berat.
baca juga: Lindungi Karya Anak Negeri, Kemenkumham Luncurkan LockVid Pelayanan Publik yang Cepat dan Murah
“Sebagaimana skema pemerintah untuk membantu UMKM dan dunia usaha, juga perlu lakukan langkah yang sama kepada usaha pers,” ujarnya dilansir dari Antara.
Sukamta menilai bahwa Pemerintah bisa berikan relaksasi pajak hingga mengajak usaha pers dalam kerjasama penyampaian informasi mengenai program, aktivitas dan hal lain terkait COVID-19.
“segala hal bantuan terhadap pers harus tetap memperhatikan asas ketaatan hukum dan kepatutan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menginginkan bahwa bantuan pemerintah terhadap usaha pers jangan sampai membuat pers menjadi tumpul dan hilang daya kritis terhadap pemerintah.
baca juga: Penerapan PSBB Jawa Barat Turunkan Kasus Infeksi Covid-19
Dalam kondisi krisis akibat pandemi, lanjut Sukamta, peluang penyimpangan dari sisi kebijakan dan anggaran semakin besar akibat diskresi aturan yang dapat memicu moral hazard penyelenggara negara, sehingga pers punya peran penting menjadi saluran masyarakat untuk ikut mengkritisi kebijakan yang menyimpang.
“Mengingat pers sebagai pilar keempat dari demokrasi harus bisa menjaga independensi dengan pemerintah dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik,” katanya.
Menurut dia, selama masa pandemi COVID-19 pers telah banyak berperan dalam membangun kesadaran publik untuk melakukan “physical distancing” dan “social distancing”.
baca juga: Vaksin Virus Corona dari Protein Daun Tembakau Siap Diujikan Pada Manusia
Namun dia menilai terkadang pers hanya menyambungkan suara dari pemerintah tanpa memberikan pembanding yang kuat.
“Khususnya konten media straight news yang mungkin lebih banyak digemari masyarakat dan itu menguntungkan bagi media. Tentu akan kita harap pers juga menyajikan konten-konten berita yang mengupas secara mendalam sehingga punya nilai edukasi yang bermanfaat ke publik,” ujarnya.
