Headline.co.id, Medan ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya perlindungan anak di dunia digital tanpa melarang akses internet. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi anak-anak dari risiko digital, bukan membatasi akses mereka. Pernyataan ini disampaikan dalam Pelatihan Literasi Digital dan Implementasi PP TUNAS di SMP Muhammadiyah 57 Medan pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Bonifasius menjelaskan bahwa internet merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari yang mendukung proses belajar dan kreativitas. Namun, tanpa perlindungan yang tepat, anak-anak dapat terpapar ancaman yang mempengaruhi perkembangan mereka. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda.
Staf Khusus Menkomdigi, Alfreno Kautsar Ramadhan, menambahkan bahwa PP TUNAS bertujuan menunda anak-anak di bawah 16 tahun memasuki media sosial yang berisiko. “Bukan berarti internet dilarang, tetapi anak-anak perlu mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai usia mereka,” ujarnya. Alfreno menyoroti empat risiko utama: konten, kontak, kecanduan, dan komersial.
Risiko konten terkait paparan materi negatif yang dapat mempengaruhi perilaku anak. “Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kita ingin mereka terinspirasi menjadi pencipta teknologi, inovator, dan pemimpin masa depan,” kata Alfreno. Risiko kontak muncul saat anak berinteraksi dengan orang asing di media sosial, yang dapat membuka peluang manipulasi dan penipuan.
Risiko kecanduan dan komersial berkaitan dengan penggunaan media digital berlebihan yang mengurangi produktivitas dan mendorong perilaku konsumtif. Pelatihan ini memberikan pemahaman kepada siswa dan guru tentang keamanan digital, perlindungan data pribadi, etika bermedia digital, serta implementasi PP TUNAS di sekolah.
