Headline.co.id, Jakarta ~ Kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah baru-baru ini dianggap sebagai sinyal positif bagi pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia. Perubahan ini dipandang sebagai bagian dari proses normalisasi yang diperlukan agar pasar dapat mencerminkan tingkat risiko secara lebih realistis dan transparan.
Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, menyatakan bahwa pasar obligasi Indonesia sebelumnya berada dalam kondisi yang kurang ideal akibat kurva imbal hasil yang terlalu datar. Kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan tantangan ekonomi domestik maupun dinamika global. Kenaikan yield saat ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar mulai berfungsi dengan baik.
“Kurva imbal hasil yang terlalu datar membuat harga risiko tidak tercermin secara optimal. Kenaikan yield saat ini merupakan proses normalisasi yang penting untuk mengembalikan fungsi pasar yang sehat dan kredibel,” ujar Fakhrul dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2026).
Dalam sistem keuangan modern, pasar obligasi memiliki peran strategis sebagai acuan harga risiko dan referensi investasi. Ketika tingkat imbal hasil tidak sejalan dengan risiko yang dihadapi, investor cenderung kehilangan kepercayaan terhadap instrumen keuangan yang tersedia.
Fakhrul menjelaskan bahwa investor global selalu membandingkan potensi keuntungan dan tingkat risiko antarnegara sebelum menempatkan modalnya. Oleh karena itu, penyesuaian yield dinilai penting untuk menjaga daya saing pasar keuangan Indonesia di tengah persaingan global.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar tenor Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali bergerak di atas level tujuh persen. Angka ini dinilai mampu meningkatkan daya tarik obligasi Indonesia bagi investor jangka panjang.
“Yield di atas tujuh persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan dananya,” jelasnya.
Menurut Fakhrul, proses penyesuaian ini masih berpeluang berlanjut hingga mencapai titik keseimbangan baru yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia memperkirakan obligasi pemerintah tenor 10 tahun akan semakin menarik bagi investor ketika yield berada di atas kisaran 7,3 persen.
Lebih jauh, ia menilai stabilitas nilai tukar rupiah harus menjadi prioritas utama dalam menjaga kesehatan perekonomian nasional. Dalam konteks ini, biaya bunga yang sedikit lebih tinggi dianggap lebih kecil dibandingkan risiko yang muncul akibat pelemahan nilai tukar yang berlebihan.
“Stabilitas rupiah memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi dunia usaha, industri, dan perekonomian secara keseluruhan dibanding sekadar menjaga biaya pendanaan tetap rendah,” katanya.
Normalisasi pasar obligasi juga dinilai sejalan dengan langkah Bank Indonesia yang sebelumnya telah menaikkan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan tekanan eksternal.
Namun demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa pemulihan kepercayaan investor tidak hanya ditentukan oleh pergerakan yield. Faktor yang lebih penting adalah kejelasan arah kebijakan fiskal pemerintah dalam jangka menengah dan panjang.
Menurutnya, investor saat ini semakin memperhatikan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), strategi pembiayaan pemerintah, serta konsistensi kebijakan makroekonomi.
“Pasar ingin melihat komitmen pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal, keberlanjutan pembiayaan, dan stabilitas ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, ia menilai pemerintah perlu terus mengkomunikasikan langkah-langkah penyesuaian fiskal secara terbuka, termasuk evaluasi terhadap berbagai program prioritas agar tetap berjalan efektif tanpa membebani kesehatan fiskal negara.
Fakhrul menegaskan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi merupakan faktor yang selalu mendapat apresiasi dari pelaku pasar. Ke depan, kombinasi normalisasi yield obligasi, penguatan nilai tukar rupiah, perbaikan kurva imbal hasil, serta kebijakan fiskal yang kredibel diyakini dapat menjadi fondasi kuat untuk menarik kembali arus modal masuk ke Indonesia.
“Investor pada akhirnya tidak hanya mencari imbal hasil yang tinggi. Mereka mencari negara yang memiliki kebijakan konsisten, pasar yang berfungsi dengan baik, dan fondasi ekonomi yang kredibel,” pungkasnya.
