Headline.co.id, Banyuwangi ~ Pemerintah Indonesia berencana memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten/kota. Proses ini akan berlangsung selama enam bulan dan dimulai pada pekan ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa perluasan ini didasarkan pada keberhasilan uji coba sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang menunjukkan dampak positif terhadap tata kelola bansos.
Dalam laporan Kementerian Sosial, digitalisasi bansos di Banyuwangi mengungkapkan bahwa 77,7 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk dalam kategori exclusion error, yaitu individu yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar. Setelah data diukur menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan penargetan ini berhasil diturunkan menjadi 28,2 persen.
Menteri Sosial menjelaskan bahwa mekanisme digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pemutakhiran data melalui fitur sanggah dan berbagai kanal, seperti aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, call center, dan layanan pesan singkat. “Digitalisasi bansos sangat memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran bantuan dan mengurangi potensi konflik sosial akibat ketidakjelasan penetapan penerima,” jelas Mensos pada Selasa (3/2/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, siap memperluas wilayah uji coba digitalisasi ini dengan bekerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional dan para kepala daerah. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pelaksanaan digitalisasi bansos akan dimulai bulan ini dan ditargetkan selesai pada Juli, sebagai bagian dari upaya menjalankan transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
