Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia mengusulkan visi diplomasi infrastruktur hijau sebagai strategi untuk menghubungkan potensi ekonomi ASEAN dengan Eurasian Economic Union (EAEU). Langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan krisis energi global.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan komitmen ini dalam sesi dialog khusus di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026, Rusia, pada Kamis (4/6/2026). Menko AHY menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dalam meredam ketegangan ekonomi global melalui prinsip politik luar negeri yang inklusif dan kolaboratif.
“Indonesia berupaya menjadi jembatan, penyeimbang, dan pembangun yang produktif. Kami mencari persahabatan dengan semua bangsa. Kami percaya pada dialog daripada konfrontasi, dan kerja sama daripada persaingan,” ujar AHY di hadapan para pimpinan pemerintahan dan pelaku usaha lintas kawasan.
Dalam forum tersebut, pemerintah Indonesia memaparkan bahwa arah pembangunan infrastruktur kini telah bergeser. Pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik seperti jalan dan pelabuhan, tetapi juga pada penguatan ketahanan pangan, tata kelola air, dan transformasi energi bersih. Indonesia saat ini mengakselerasi sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk pengembangan sistem transportasi massal rendah karbon, pembangunan infrastruktur ketahanan air skala makro, transformasi dan transisi energi terbarukan, serta proteksi kawasan pesisir dari dampak kenaikan permukaan air laut.
Visi pembangunan ini dirangkum dalam tiga pilar utama menuju target jangka panjang. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menargetkan kerja sama konkret dengan negara-negara anggota EAEU yang memiliki keunggulan di sektor manufaktur, logistik berbasis teknologi, dan pasokan energi hulu.
Kemitraan strategis ini diharapkan dapat mempercepat digitalisasi sistem logistik maritim nasional dan mempermudah akses pembiayaan hijau dari lembaga keuangan multilateral. Menko AHY mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi dunia saat ini terlalu kompleks untuk dihadapi secara sepihak oleh satu negara atau blok ekonomi.
“Dunia membutuhkan lebih banyak kolaborasi, lebih banyak kepercayaan, dan lebih banyak solusi bersama. Pada akhirnya, yang kita bangun bukan hanya ekonomi yang lebih kuat, melainkan kepercayaan yang lebih kokoh di bangsa-bangsa,” pungkasnya.
