Headline.co.id, Batang ~ Pemerintah Kabupaten Batang melaporkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 22 Mei 2026 mencapai 39,21 persen. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi dari berbagai sektor pendapatan, terutama dari komponen lain-lain PAD yang sah. Informasi ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD yang berlangsung di Aula Bupati Batang, Jawa Tengah, pada Rabu (3/6/2026).
Sri Purwaningsih menjelaskan bahwa komponen lain-lain PAD yang sah mencatat realisasi tertinggi dengan capaian 296 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pengembalian dana dari PLN melalui Dinas Perhubungan sebesar sekitar Rp7 miliar. “Lain-lain PAD yang sah menjadi penyumbang kenaikan tertinggi, salah satunya karena adanya pengembalian PLN dari Dinas Perhubungan sekitar Rp7 miliar. Selain itu, realisasi pajak daerah tercatat mencapai 34,45 persen, sementara retribusi daerah terealisasi sebesar 38,59 persen. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 56,70 persen,” ujarnya.
Pada sektor pendapatan transfer, realisasi mencapai 36,58 persen, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar 37,40 persen dan transfer antardaerah sebesar 26,35 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga akhir Mei 2026 mencapai 32,40 persen. Pemerintah daerah terus mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Di sisi belanja daerah, realisasi anggaran hingga akhir Mei 2026 telah mencapai 32,40 persen. Pemerintah daerah terus melakukan pengendalian agar pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” katanya.
Dalam komponen pembiayaan daerah, anggaran penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp14,29 miliar dengan realisasi penyerapan lebih dari Rp114 juta. Sri menyatakan bahwa kondisi pembiayaan daerah saat ini masih seimbang. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang akan melanjutkan agenda pengendalian melalui pelaksanaan Dokumen Evaluasi Standar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (DES RKBMD) sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah. “Ke depan, Pemerintah Kabupaten Batang juga akan melanjutkan agenda pengendalian melalui pelaksanaan DES RKBMD atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari optimalisasi pengelolaan aset,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Sri juga menyampaikan bahwa sejumlah aparatur yang hadir mengenakan seragam putih karena sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur di bidang pengadaan pemerintah. Melalui penguatan pendapatan daerah, pengendalian belanja, serta peningkatan kapasitas aparatur, Pemerintah Kabupaten Batang berharap kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat semakin optimal dan mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.
