Headline.co.id, Banyuwangi ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menandai kali ke-14 secara berturut-turut Banyuwangi mendapatkan opini WTP sejak tahun 2012.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyatakan bahwa opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian ini didasarkan pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Yuan mengapresiasi Banyuwangi serta kabupaten dan kota lain yang berhasil mempertahankan opini WTP. Ia berharap agar rekomendasi dan rencana aksi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat segera ditindaklanjuti. “Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Yuan di Kantor BPK Jatim, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jatim, Jumat (29/5/2026).
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, mempertahankan opini WTP bukanlah hal yang mudah karena memerlukan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan dalam mematuhi aturan. “Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Ipuk.
Ipuk juga mengucapkan terima kasih kepada BPK yang selama ini memberikan arahan, serta kepada seluruh perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi dalam menjaga tata kelola keuangan daerah. “Terima kasih kepada BPK yang telah memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang baik selama ini, sehingga Banyuwangi mampu mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut sejak 2012,” imbuhnya.
Ipuk menilai bahwa capaian WTP ke-14 ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan publik dapat berjalan seiring dengan akuntabilitas keuangan, termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi daerah agar program pembangunan tetap berjalan optimal meski alokasi anggaran terbatas.
“Dalam kondisi ini, kami memilih untuk fokus. Tidak semua program kami geber, melainkan memilih skala prioritas. Sehingga dengan anggaran sedikit, bisa dioptimalkan untuk tujuan yang kita rancang. Kami juga selalu memastikan agar semua transaksi akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ipuk menambahkan bahwa Pemkab Banyuwangi akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK serta memperkuat konsolidasi antarorganisasi perangkat daerah dan unsur terkait untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. “Selain segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, kami akan terus memperkuat konsolidasi antar-OPD dan unsur terkait untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah,” tambahnya. (*)
