Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya akurasi data dalam upaya percepatan penurunan stunting, terutama bagi keluarga dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, Yustiyanty Monoarfa, menyampaikan hal ini pada Sabtu (23/5/2026). Menurut Yustiyanty, data yang akurat di tingkat dasar sangat penting untuk efektivitas program intervensi pemerintah.
Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai masalah yang ditemukan di lapangan, seperti ketidaksesuaian data sasaran, rendahnya cakupan pelayanan, kesalahan pengukuran antropometri, dan keterlambatan pelaporan program di beberapa wilayah pilot project. “Posyandu merupakan garda terdepan dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting. Karena itu, kualitas data, ketepatan pengukuran status gizi, serta tindak lanjut terhadap sasaran risiko harus benar-benar diperkuat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi keluarga 1000 HPK,” ujar Yustiyanty.
Yustiyanty juga menekankan bahwa kader Posyandu memiliki peran strategis yang melampaui tugas-tugas teknis rutin di lapangan. Peran tersebut mencakup pendampingan keluarga sasaran secara berkelanjutan melalui edukasi dan pemantauan langsung. “Kader Posyandu tidak hanya melakukan penimbangan, tetapi juga harus mampu melakukan pemantauan, edukasi, kunjungan rumah, hingga memastikan sasaran berisiko mendapatkan tindak lanjut pelayanan dan rujukan yang tepat,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai bentuk penguatan di lapangan, disepakati sejumlah rencana tindak lanjut (RTL) yang wajib diterapkan di masing-masing wilayah kerja. RTL tersebut meliputi validasi dan sinkronisasi data sasaran B3 Posyandu, desa, dan Puskesmas, peningkatan kualitas pengukuran antropometri, serta intensifikasi kunjungan rumah bagi sasaran berisiko. Untuk meningkatkan motivasi kerja, pemerintah daerah juga menyiapkan penghargaan bagi kader yang berhasil menurunkan angka masalah gizi pada sasaran dampingannya, seperti stunting, gizi kurang, wasting, maupun risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil.
