Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Senin (27/4/2026). Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan kondisi inflasi saat ini. “Data menunjukkan inflasi year to date (y-to-d) hingga Maret 2026 sebesar 0,94 persen, masih berada dalam target nasional 2,5±1 persen,” ungkap Ateng dalam pertemuan virtual tersebut.
Dalam laporan per 24 April 2026, beberapa komoditas pangan menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Harga daging sapi tercatat sebesar Rp139.053 per kilogram, atau 0,68 persen di bawah harga acuan, meskipun mengalami kenaikan mingguan sebesar 0,29 persen. Sementara itu, harga Minyakita berada di angka Rp15.889 per kilogram. Meskipun masih 1,21 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), harga komoditas ini menunjukkan penurunan sebesar 0,58 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Tekanan inflasi terlihat pada komoditas gula dan beras. Harga gula konsumsi tercatat Rp18.320 per kilogram, atau 4,69 persen di atas harga acuan. Beras medium zona 3 mencapai Rp17.497 per kilogram, atau 12,89 persen di atas HET, sedangkan beras premium berada di level Rp19.964 per kilogram, atau 26,35 persen di atas HET.
Menanggapi situasi ini, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Indrianasari, menyatakan bahwa Pemprov Riau terus mengoptimalkan langkah strategis untuk menekan inflasi di tingkat daerah. Ini termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan. “Kehadiran kami dalam rakor ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memantau ketersediaan pasokan. Langkah strategis akan dioptimalkan guna menjaga daya beli masyarakat, terutama pada komoditas pangan pokok,” ujarnya.
Indrianasari menambahkan bahwa pemantauan rutin dilakukan untuk mendeteksi dini potensi kenaikan harga, sehingga intervensi pasar dapat segera dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
