Headline.co.id, Bandung ~ Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan sistem digital. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, distribusi lebih efisien, dan pelaksanaan program dapat dipantau secara transparan dari awal hingga akhir. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya digitalisasi dalam mengawal seluruh rantai program, mulai dari produksi hingga penyaluran kepada penerima manfaat.
“Setiap tahapan program dapat dipantau secara transparan dan terukur. Ini penting agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Meutya saat meninjau Pesantren Al Ittifaq di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/4/2026).
Melalui sistem terintegrasi, pemerintah dapat memantau ketersediaan bahan pangan, menjaga kualitas produk, dan memastikan distribusi berjalan tepat waktu. Pengawasan berbasis data juga memungkinkan pemantauan secara real time, sehingga potensi penyimpangan distribusi dapat ditekan. Pendekatan ini juga meningkatkan efisiensi logistik, di mana data yang terkumpul menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain distribusi, digitalisasi juga membuka dampak ekonomi yang lebih luas. Rantai pasok yang tertata memberikan peluang pasar bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Produksi pangan dalam negeri pun dapat terserap secara berkelanjutan, mendorong perputaran ekonomi di daerah. Meutya menekankan bahwa teknologi yang digunakan harus bersifat tepat guna dan sesuai kebutuhan di lapangan. “Digitalisasi tidak boleh menjadi beban baru, tetapi harus menjadi alat yang mempermudah dan meningkatkan produktivitas,” katanya.
Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian penting dalam implementasi program. Pengelolaan yang baik, mulai dari pengendalian kualitas, optimalisasi rantai pasok, hingga pemanfaatan limbah produksi, dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan bergizi secara konsisten sekaligus meminimalkan pemborosan. Dalam konteks yang lebih luas, MBG diposisikan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Pemerintah mendorong peran aktif petani dan peternak sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan di tengah tantangan global.
Evaluasi program dilakukan secara berkala berbasis data lapangan. Masukan dari daerah akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan agar program tetap adaptif dan responsif. “Praktik yang terbukti efektif akan diperluas, sementara yang perlu diperbaiki akan terus disempurnakan. Ini komitmen kami agar program berjalan optimal,” tutup Meutya.
