Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan pentingnya integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah untuk menjaga kepercayaan publik. Tito menegaskan bahwa korupsi dan pemborosan anggaran adalah dua faktor utama yang merusak citra pemerintah daerah. “Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing… karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” ujar Mendagri pada Rabu (22/4/2026).
Tito menjelaskan bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media, terutama ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau kasus pemborosan anggaran. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengganggu kepercayaan pemerintah daerah dan pusat, yang berdampak pada kelancaran pengajuan anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Meskipun demikian, Mendagri mengapresiasi kinerja banyak kepala daerah yang dinilai telah bekerja dengan baik dan inovatif. Namun, capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar. Oleh karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk memperkuat komunikasi publik dan membangun narasi positif. “Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi… di samping kita memperbaiki tentunya, memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” tambah Mendagri.
Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan transparansi menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis pemerintah pusat dan daerah.
