Headline.co.id, Jakarta ~ Gabriela Ramos, Asisten Direktur Jenderal Sosial dan Ilmu Humaniora UNESCO, menekankan perlunya standar global berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengembangan Kecerdasan Buatan (AI). Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi yang pesat dengan perlindungan etika masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi CSIS Digital Tech Lecture Series yang diadakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026.
Gabriela Ramos mengungkapkan bahwa meskipun AI dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi ini juga memiliki risiko besar terhadap keadilan dan akuntabilitas jika tidak diatur dengan regulasi yang ketat. “AI dapat memperkuat kapasitas SDM, namun tanpa regulasi yang tepat, risiko terhadap keadilan dan akuntabilitas sangat besar,” ujar Gabriela.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 95 persen perusahaan di seluruh dunia telah mengintegrasikan teknologi AI ke dalam operasional mereka. Transformasi digital yang masif ini membawa efisiensi dan inovasi ekonomi yang signifikan. Namun, Gabriela memperingatkan adanya ancaman nyata berupa bias algoritma dan potensi pelebaran kesenjangan sosial jika aspek etis diabaikan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Gabriela Ramos menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang berlandaskan standar internasional, perkembangan AI berisiko merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang memastikan teknologi ini tetap berpusat pada manusia (human-centric). Diskusi tersebut menggarisbawahi perlunya sinergi pengembang teknologi, pemerintah, dan organisasi internasional untuk merumuskan kebijakan yang tidak menghambat inovasi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.
