Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian menjelang musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dari biasanya. Hal ini disampaikan oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, setelah mengikuti rapat koordinasi mitigasi kekeringan lahan pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Pertanian dan bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi perubahan iklim, terutama terkait potensi berkurangnya ketersediaan air di sektor pertanian. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan akan datang lebih awal di beberapa wilayah Indonesia dan berpotensi lebih kering dari kondisi normal.
Bupati Lumajang menegaskan bahwa informasi iklim menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian di daerah. “Kami menyikapi kondisi ini sebagai bagian dari proses perencanaan. Dengan informasi yang ada, langkah yang diambil dapat lebih terukur dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah daerah akan memulai dengan pemetaan wilayah pertanian yang berpotensi mengalami keterbatasan air. Pemetaan ini akan menjadi dasar dalam penentuan pola tanam yang lebih adaptif serta pengelolaan sumber daya air secara efisien. Selain itu, koordinasi dengan penyuluh pertanian dan kelompok tani akan diperkuat agar informasi terkait kondisi iklim dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada petani.
“Pendampingan kepada petani sangat penting agar perubahan kondisi dapat direspons tanpa mengganggu produksi,” kata Bupati. Ia juga menekankan bahwa keberlanjutan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga kesiapan sistem pendukung seperti jaringan irigasi, distribusi air, serta pengelolaan sumber daya.
Bupati menambahkan bahwa hasil rapat koordinasi nasional tersebut akan menjadi dasar penyelarasan kebijakan di tingkat daerah agar tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional. “Pertanian harus tetap berjalan, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjaga stabilitas sektor pertanian melalui perencanaan berbasis data dan penguatan koordinasi lintas sektor, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
