Headline.co.id, Sumenep ~ Pemerintah Kabupaten Sumenep mengambil langkah strategis dalam memperkuat birokrasi dengan mengisi jabatan staf ahli bupati berdasarkan kajian strategis. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan yang didasarkan pada data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menekankan pentingnya peran staf ahli dalam mendukung kepala daerah, terutama dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.
Dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Kantor Bupati pada Rabu, 8 April 2026, Bupati Fauzi menyatakan bahwa staf ahli harus mampu memberikan analisis yang objektif, tajam, dan solutif. “Ini penting agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, penguatan peran staf ahli merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang tidak lagi hanya berfokus pada pendekatan administratif, tetapi juga berbasis kajian ilmiah dan pertimbangan strategis.
Bupati Fauzi menegaskan bahwa pejabat yang menduduki jabatan tersebut harus bekerja secara profesional, berintegritas, dan mampu memahami perkembangan kebijakan di tingkat regional maupun nasional. “Rekomendasi yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang,” tegasnya. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan guna memperkuat kualitas pelayanan publik dan percepatan program pembangunan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain pengisian jabatan staf ahli, Pemkab Sumenep juga melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 34 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 12 tenaga kesehatan dan 22 tenaga teknis. Pejabat yang dilantik sebagai staf ahli lain Joko Satrio untuk Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Hizbul Wathan untuk Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta Dedi Falahuddin untuk Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Sementara itu, Siswahyudi Bintoro ditunjuk sebagai Kepala BRIDA.
Bupati Fauzi menekankan bahwa penguatan struktur birokrasi ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja yang terukur dan berdampak nyata. “Jadikan amanah ini sebagai ruang pengabdian. Tunjukkan kinerja terbaik dan berikan kontribusi konkret bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Sumenep untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis bukti, sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan di daerah.
