Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengambil langkah strategis dengan memperkuat akreditasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Langkah ini diambil untuk memenuhi tuntutan global, terutama terkait penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mengharuskan produk bebas deforestasi.
Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menegaskan pentingnya penguatan sistem ketertelusuran rantai pasok agar produk kelapa sawit Indonesia tetap diterima di pasar internasional. “Pemenuhan ketentuan EUDR membutuhkan sistem ketertelusuran yang kuat dan didukung data yang akurat. Akreditasi menjadi kunci untuk memastikan hasil sertifikasi dapat dipercaya,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa (7/4/2026).
Kristianto mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dihadapi oleh pelaku usaha kecil, terutama petani, yang masih mengalami keterbatasan dalam hal biaya, teknologi, dan pemahaman terhadap regulasi global. Tanpa dukungan yang memadai, mereka berisiko tertinggal dalam persaingan internasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai langkah konkret, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) meluncurkan skema akreditasi terbaru bagi lembaga sertifikasi ISPO. Skema ini mencakup seluruh rantai industri sawit, mulai dari perkebunan, industri hilir, hingga bioenergi. Skema ini mengintegrasikan standar dari hulu ke hilir dalam satu kerangka akreditasi guna meningkatkan konsistensi, kredibilitas, serta pengakuan global terhadap sertifikasi ISPO.
Peningkatan standar ini juga berdampak pada biaya kepatuhan, terutama terkait legalitas lahan, audit, serta kebutuhan teknologi seperti sistem informasi geospasial. Namun, pemerintah melihat tantangan ini sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola industri sawit secara menyeluruh.
Melalui kebijakan nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, cakupan ISPO diperluas hingga sektor hilir dan bioenergi. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong industri sawit yang berkelanjutan, transparan, dan berdaya saing global. Saat ini, sebanyak 28 lembaga sertifikasi telah terakreditasi untuk sektor perkebunan sawit, dengan potensi perluasan ke sektor lainnya.
Kristianto menekankan bahwa akreditasi berperan penting dalam menjamin integritas hasil sertifikasi. Proses ini memastikan lembaga sertifikasi memiliki kompetensi teknis dan independensi sehingga hasilnya diakui secara internasional. Penguatan akreditasi ISPO menjadi langkah strategis dalam menjaga posisi kelapa sawit sebagai komoditas unggulan nasional. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan mampu menjawab tekanan global sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional.
