Headline.co.id, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ~ Kalimantan Tengah, memperkuat kerja sama dengan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Langkah ini diambil di tengah upaya menghadapi keterbatasan anggaran daerah. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan wartawan yang diadakan oleh Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’i, bersama Wakil Bupati, Ahmad Jayadikarta, di Pulang Pisau pada Kamis, 2 April 2026.
Bupati Ahmad Rifa’i menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan. “Kami tetap optimis, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran, program pembangunan bisa berjalan dengan perencanaan yang matang,” ujar Bupati Pulang Pisau. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah berupaya memenuhi hak-hak aparatur sipil negara untuk menjaga kesejahteraan pegawai.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Pemkab Pulang Pisau mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai minggu depan dengan skema satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Rabu. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk staf, sementara pejabat eselon II dan eselon III tetap bekerja di kantor. Penerapan ini masih bersifat uji coba selama satu bulan untuk menilai efektivitas dan efisiensinya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Bupati, kebijakan WFH bertujuan untuk menekan pengeluaran daerah, seperti penggunaan bahan bakar minyak, listrik, air, dan biaya operasional lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta menekankan pentingnya peran media dalam mendukung keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat. Ia berharap hubungan baik pemerintah dan media dapat terus terjaga sehingga informasi pembangunan dapat disampaikan secara akurat dan berimbang.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menegaskan komitmen untuk tetap terbuka terhadap masukan publik serta terus menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
