Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan bahwa total aset konsolidasi mereka mencapai Rp238,99 triliun pada akhir tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dari Rp221,05 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan pengelolaan dana haji nasional yang tetap kuat dan berkelanjutan meskipun menghadapi dinamika ekonomi global.
Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, menyatakan bahwa pertumbuhan aset ini merupakan hasil dari pengelolaan dana haji yang dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat bagi jamaah. “Pertumbuhan aset Konsolidasi BPKH pada 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Kami berkomitmen menjaga amanah jemaah melalui pengelolaan yang prudent, transparan, serta memastikan dana haji memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji Indonesia,” ujar Fadlul Imansyah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (12/3/2026).
Peningkatan aset tersebut didukung oleh penguatan portofolio investasi dan penempatan dana jamaah pada berbagai instrumen syariah yang aman dan produktif. Hingga akhir tahun 2025, aset investasi dan penempatan dana jamaah tercatat sebesar Rp169,31 triliun, meningkat dari tahun 2024 yang sebesar Rp160,54 triliun.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, BPKH juga mencatat pendapatan nilai manfaat Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) bersih sebesar Rp11,48 triliun sepanjang tahun 2025, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,24 triliun. Nilai manfaat ini menjadi salah satu sumber penting untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia.
Amri Yusuf, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan dan Akuntansi, menambahkan bahwa BPKH terus memperkuat strategi investasi dan tata kelola keuangan untuk menjaga keberlanjutan nilai manfaat dana haji. “BPKH terus memperkuat tata kelola serta strategi investasi agar dana haji dikelola secara aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah. Optimalisasi pengelolaan dana ini penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi jemaah serta mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik,” kata Amri Yusuf.
Selain pengelolaan investasi, BPKH juga terus mendorong pemanfaatan Dana Abadi Umat (DAU) melalui berbagai program kemaslahatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ke depan, BPKH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja investasi, serta memastikan pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan dan akuntabel demi memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji Indonesia.
