HeadLine.co.id, (Nasional) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah. Dalam surat tersebut menyebutkan pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19.
Baca juga: Hari Ini, Pemerintah Akan Bahas PP Karantina Wilayah Penanganan Covid 19
Adapun poin yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 440/12622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang terbit Minggu (29/3) ini.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Baca juga: Khawatir Perekonomian Negara Turun Karena Wabah Corona, Menteri Negara Bagian di Jerman Bunuh Diri
“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota,” ujar Tito dalam surat tersebut.
Baca juga: Yogyakarta International Airport Resmi Beroperasi Penuh Hari Ini Ditengah Wabah Covid-19
Kendati demikian, dalam keputusannya tersebut Tito memberikan catatan khusus bahwa Pemda harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum akhirnya memutuskan status bencana Corona.
Baca juga: Update Corona 29 Maret 2020, 30 Provinsi di Indonesia Konfirmasi Covid-19 ini Rincian Kasusnya
Penetapan status ini harus berdasarkan kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah setempat.
Selain itu, Tito juga menginstruksikan agar Gubernur, Walikota maupun Bupati langsung mengambil peranan sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Jabatan tersebut, ungkap Tito, tidak dapat didelegasikan ataupun diwakilkan kepada pejabat lain yang ada di daerah.
“Gubernur juga menjadi Anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas COVID-19 di tingkat Nasional,” ujar dia.
