Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, pada Senin (2/2/2026).
Rakornas tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang memberikan arahan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah. Presiden menyoroti pentingnya keselarasan visi, konsistensi kebijakan, dan soliditas pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam forum tersebut, Menko AHY menyatakan bahwa Rakornas merupakan wadah strategis untuk memastikan agenda pembangunan nasional dapat diterjemahkan secara konkret dan seragam hingga ke tingkat daerah. “Rakornas ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden menekankan keselarasan visi, konsistensi kebijakan, serta soliditas implementasi di lapangan sebagai kunci menghadirkan lompatan pembangunan yang nyata,” ujar Menko AHY.
Pembahasan dalam Rakornas difokuskan pada percepatan implementasi program nasional, penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Sinergi pusat dan daerah juga ditekankan sebagai fondasi agar pembangunan berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan bangsa ke depan.
Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, jajaran Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran TNI dan Polri dari seluruh Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY didampingi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator serta para Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
