Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia mempercepat upaya dekarbonisasi di sektor transportasi sebagai bagian dari target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional. Sub sektor transportasi diharapkan dapat menyumbang 5 persen terhadap penurunan emisi GRK sektor energi nasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) mengadakan Town Hall Meeting bertema Dekarbonisasi Transportasi Indonesia di Jakarta pada Senin, 26 Januari 2026.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono, yang akrab disapa AHY, menyatakan bahwa peta jalan dekarbonisasi dirancang dengan pendekatan teknokratik. Peta jalan ini mencakup strategi pengurangan emisi terintegrasi di seluruh subsektor transportasi, termasuk transportasi darat, kereta api, laut, dan udara. Saat ini, peta jalan untuk sub sektor darat dan kereta api sedang dalam tahap finalisasi.
Selain itu, Kemenko Infra juga berupaya memperkuat dekarbonisasi transportasi udara dengan membentuk Tim Nasional Pengembangan Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF). Langkah-langkah percepatan implementasi dan pengembangan industri SAF nasional telah dimulai oleh masing-masing bidang kerja dalam tim nasional tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Town Hall Meeting ini juga menjadi forum dialog dan konsultasi interaktif yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, serta organisasi penelitian dan asosiasi. Forum ini berfungsi sebagai sarana diseminasi kebijakan transportasi berkelanjutan nasional dan inisiasi proyek-proyek hijau sektor transportasi yang berpotensi mendapatkan dukungan insentif fiskal, non-fiskal, dan pembiayaan hijau (green financing).
Untuk memperkuat diseminasi tersebut, acara ini turut mengundang perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, jajaran Pimpinan Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bank Indonesia, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, serta sejumlah BUMN, BUMD, dan sektor swasta.
