Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah meresmikan 273 unit hunian sementara (huntara) untuk masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat pada Sabtu (24/1/2026). Acara peresmian ini dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Peresmian huntara dilaksanakan serentak di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi utama peresmian dipusatkan di Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sementara di tiga kabupaten lainnya dilakukan secara daring dari lokasi masing-masing.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal sementara yang aman dan layak. Berdasarkan data, sebanyak 4.742 rumah di Provinsi Sumatra Barat mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Dalam acara tersebut, Menko PMK, Mendagri, dan Kepala BNPB secara simbolis menyerahkan kunci hunian sementara kepada perwakilan penerima bantuan. Selain itu, penyerahan simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) juga dilakukan kepada penerima manfaat. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol bahwa hunian sementara siap dihuni oleh masyarakat terdampak.
Suharyanto menyatakan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi prioritas utama dalam masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. “Hunian sementara menjadi solusi awal agar masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang aman sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap. Pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai kebutuhan dan data di lapangan,” ujar Suharyanto.
Selain pembangunan hunian sementara, pemerintah juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian. Sebanyak 2.279 kepala keluarga telah diusulkan sebagai penerima DTH. Dari jumlah tersebut, 1.867 rekening telah disiapkan, dan 1.393 DTH telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Pratikno menegaskan bahwa penanganan pascabencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan ketepatan data serta percepatan realisasi program pemulihan di wilayah terdampak.
BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar pembangunan hunian sementara serta penyaluran Dana Tunggu Hunian di Sumatra Barat berjalan tepat sasaran. Pemerintah berharap upaya ini dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat terdampak, serta menjadi fondasi bagi kebangkitan kehidupan pascabencana.
